Rabu , Agustus 5 2020
Home / DAERAH / Bongkar Tembok Sari Ringgung, Polres Pesawaran, Tunggu Hasil Inkrah

Bongkar Tembok Sari Ringgung, Polres Pesawaran, Tunggu Hasil Inkrah

image_pdfimage_print

Pesawaran (MDSNews) – Kepolisian Resort (Polres) Pesawaran menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses pembongkaran tembok yang menutup akses menuju pantai Sari Ringgung, dengan catatan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dikatakan Kapolres Pesawaran, saat ini pihak Kepolisian masih menunggu proses sengketa yang akan ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu Syamsurizal pemilik Pantai Sari Ringgung dan juga Anton sebagai seorang yang memiliki sertifikat tanah atas akses masuk menuju pantai tersebut, yang diketahui sebagai seseorang yang mendirikan pagar sehingga memutus akses jalan ke pantai itu.

“Kedua belah pihak sudah sepakat menempuh jalur hukum (pengadilan), kita tunggu hasilnya nanti. Jika sudah ada putusan hukum tetap maka akan kita kawal proses pembongkaran,” kata AKBP Vero, Jumat (10/7).

Terkait pengamanan, sampai dengan munculnya keputusan inkrah Vero menjelaskan, pihak kepolisian akan terus memonitor perkembangan termasuk wilayah yang kini masih bersengketa.

“Kita monitor bisa dari Polsek atau polres yang sifatnya mobile untuk antisipasi termasuk fungsi fungsi yang lain,” kata dia

Ia mengimbau agar masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis, yang justru melawan hukum sehingga memunculkan persoalan-persoalan baru

Ia juga berharap, semua pihak untuk bersabar dan menyerahkan persoalan itu ke pengadilan

“Ini gugatan perdata, kita imbau kepada warga untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan melawan hukum sehingga muncul persoalan baru , saya minta warga untuk menunggu hasilnya seperti apa, jangan melakukan tindakan yang justru merugikan diri sendiri,” tegas Vero.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kabupaten Pesawaran, meminta pihak Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan juga Polres Pesawaran untuk dapat merobohkan tembok yang menjadi penutup akses masuk menuju Pantai Sari Ringgung.

Ketua DPRD setempat, M. Nasir menilai, terlepas dari sengketa yang terjadi, mestinya jalan tersebut berstatus sebagai jalan milik negara.

“Ya kalau kita lihat di Undang-Undang, 100 meter dari bibir pantai itu termasuk kedalam tanah negara,” kata dia.

Untuk itu, Nasir menggunakan, akan melakukan kroscek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat untuk melihat sertifikat yang menjadi dasar penutupan oleh seorang yang diketahui bernama Anton tersebut.

Laporan : Sandi/Rama

About MedinasLampungNews

Check Also

Sat Narkoba Polres Lampura, Amankan Seorang Peguna Narkoba

LAMPUNG UTARA (MDSNews) – Seorang pemuda berinisial FS (22) Warga jalan Bukit Pesagi Kelurahan Kota …