Disinyalir Korupsi, Mantan Ketua BUMDes Tajur Terancam Dilaporkan Ke APH

DAERAH HOME Pesawaran TERBARU

Pesawaran (MDSnews) – Disinyalir menggelapkan dana puluhan juta rupiah saat menjabat Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Desa Tajur Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran, masyarakat setempat akan melaporkan Harpanji ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Beberapa Tokoh masyarakat dan Muda-mudi Bujang gadis Desa Tajur mengungkapkan adanya indikasi KKN yang dilakukan Harpanji selaku mantan Ketua BUMdes Tahun 2018-2019 semenjak menjabat diduga tidak sesuai dengan anggaran yang ada, banyak terjadi penyimpangan dan pelaporan pertanggung jawaban diduga fiktif.

“Untuk diketahui anggaran yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2018 BUMDes Sebesar Rp. 100.000.000 kemudian 2019 Sebesar Rp. 100.000.000,” kata salah satu warga yang juga tokoh masyarakat setempat mewakili masyarakat lainnya, Selasa (28/6/22).

Salah satu perwakilan Muda-mudi Bujang gadis menanyakan kemana Anggaran BUMDes Tahun 2019 anggaran Itu hanya dibelikan salon, keyboard, perahu bekas, kemudian mesin perahu merk Yamaha.

“Kalau dalam perkiraan kami perahu itu paling menghabiskan anggaran antara Rp. 7 Juta sampai Rp. 8 Juta karena itu bekas tidak layak pakai,” Ujarnya.

Ia mengatakan, masyarakat mempertanyakan sisa uang BUMDes karena menurutnya harga barang yang dibeli tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan Pemerintah.

“Sebenarnya kalau mesin baru itu kalau dia 5PK setengah harga sekarang ini harganya Rp. 4.300.000, kemudian 13.000.000 untuk pembelian perahu kalau sound sistem kita ambil Rp. 20.000.000 dan jumlahnya Rp. 35.000.000 itu kita hitung boros nya pajak segala macam terus sekarang kemana sisanya,” Kata dia.

“itu yang kami cari hingga saat ini tidak ada kejelasan sama sekali bahkan kami menunggu tidak ada kejelasan dan uang tersebut di kemanakan saya siap bila diminta keterangan oleh APH yang ada di Kabupaten Pesawaran karena itu adalah hak saya sebagai masyarakat,” Timpalnya.

Dengan adanya keluhan dari ratusan masyarakat Desa Tajur, pihaknya mendesak APH untuk turun ke bawah menyelidiki dugaan korupsi tersebut.

“Jadi kami mendesak aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Pesawaran untuk mengusut sampai tuntas adanya Indikasi penyimpangan Dana BUMDes,” Harapnya.

“Dan kami masyarakat Desa Tajur siap memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan dasar fakta-fakta dan bukti yang ada serta dalam waktu dekat ini akan kami mulai dengan membuat laporan di Kejari Pesawaran,” Timpalnya.

Sementara, mantan Ketua BUMDes Tajur Harpanji saat dikonfirmasi mengatakan dirinya akan mengkonfirmasi kepada Sekretaris Desa (Sekdes) terkait dugaan mark up tersebut.

“Nanti saya konfirmasi dulu sama Sekdes, nanti saya kabari kalau yang Rp. 100 Juta kemarin itu saya sudah dipanggil APH waktu dulu, perkiraan tahun 2019 dan awal Tahun 2020 kalau tidak salah, nah waktu itu posisi saya kan mengundurkan diri, karena saya sudah tidak dipakai lagi dengan mereka di Desa,” Kilah Harpanji.

Terkait hal itu kan bantuan dana gadis itu pengajuan kapal laut dengan mesin 1 set dan salon dan piano menurutnya sudah diambil pihak Desa.

“Itu kerja sama BUMDes semua. Kalau duit sudah habis karena untuk di belanjakan barang-barang itu tadi. Kalau ibaratnya tidak makan yang tidak mungkin namanya kita kan uang lelah barang-barangnya apa saja saya tidak memahami seperti keyboard segala macam itu ada semua. Saya masih ada semua rincian nya, bisa saya fotokan semuanya. Makanya kemarin kalau mereka mengungkit permasalah kecil seperti itu saya tunjukan semua yang lain nya,” Pungkasnya. (Ram)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *