GTI Soroti Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oleh Oknum Dinkes Lamsel

DAERAH HOME HUKUM & KRIMINAL Lamsel

BANDAR LAMPUNG (MDsnews) – Garda Tipikor Indonesia (GTI) Provinsi Lampung menyoroti dugaan diskriminasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Lampung Selatan dalam pemberian ijin pelayanan Rapid Tes Antigen Covid-19 di beberapa Rumah Makan.

Hal tersebut ditakan oleh Antoni DPD GTI Lampung, yang menyebutkan bahwa diduga kepala UPT Puskesmas Karang Anyar dan Kabag Yankes Dinkes Lampung Selatan melakukan penyalahgunaan wewenang untuk menutup paksa klinik yang melakukan pelayanan Rapid Tes Antigen Covid-19 di gerbang tol Kota Baru belum lama ini.

” Saya sangat mengetahui adanya klinik-klinik yang membuka pelayanan rapid di rumah makan atau area lain yg dimasuki oleh bus penumpang, hampir semua tempat yg di masuki oleh bus antar provinsi melakukan rapid ditempat tersebut yang jauh dari lokasi klinik. Perlu diketahui, DPD GTI tidak memihak siapapun, dalam hal ini kami akan melanjutkan masalah ini ke jalur hukum apabila pihak dinkes masih tetap melakukan tebang pilih terhadap pelayanan rapid ini,” katanya belum lama ini.

Pihkanya juga menegaskan bahwa GTI memili bukti kuat dugaan diskrininasi dan juga penyalah gunaan wewenang yang dilakukan oleh dinkes Lampung Selatan.

” Kami sudah mempunyai bukti-bukti yang sangat kuat bahwa pihak diskes melakukan penutupan secara tebang pilih dan diduga menyalahgunakan wewenang. Perlu diketahui juga TUPOKSI DPD GTI adalah untuk mengawasi kebijakan-kebijakan yang menyalahi aturan yang berlaku diseluruh Republik Indonesia. Jadi DPD GTI bukan hanya mengawasi bidang korupsi tetapi juga mengawasi penyalahgunaan wewenang,’ tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Selatan terkesan tebang pilih dalam membuat kebijakan dalam pemberian ijin pelaksanaan pelayanan pemeriksaan Rapid Tes Antigen Covid-19 pada beberapa klinik.

Pasalnya, berdasarkan penelusuran di lapangan dinkes melarang klinik (PH) menggelar pelayanan Rapid Tes di Rumah Makan (RM) yang ada di gerbang Tol Kota baru. Dan memaksa penutupan pelayanan rapid tes dilokasi.

Hal tersebut dikatakan oleh salah satu pengurus klinik, yang menyebutkan bahwa ada pidak dinkes yang memerintahkan agar pelanan tersebut ditutup.

” Iya secara ijin kami lengkap, kami adalah salah satu klinik yang memiliki ijin untuk menggelar pelayanan rapid, bahkan kami adalah klinik pertama di Lampung yang ditunjuk untuk melakukan pelayanan rapid tes Antigen Covid-19, buakn peringatan tapi langsung diminta tutup,” katanya saat dikonfirmasi.

Namun ternyata berdasarkan penelusuran Medina Lampung dilapangan, banyak Klinik yang menggelar pelayanan di sejumlah rumah makan yang berada di Jalan Lintas Sumatra menuju Palabuhan Bakau Heni. yakni :

1. Rumah makan Minang Jaya ada Klinik AMC

2. Rumah Makan Siang Malam ada Klinik KS

3. Rumah Makan Krakatau Klinik IB

Bahkan ditemui klinik IB bertarif tidak sesuai dengan ketentuan tarif di Lampung, yang seharusnya 109 ribu, mereka membandrol tarif 120, Dan juga klinik AMC tidak masuk ke daftar klinik yang berijin untuk menggelar pelayanan Rapid Tes, namun hanya diberi peringatan tidak dibubarkan.

Sementara dr. Diah Kabid Yankes Dinkes Lampung Selatan saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya tidak melakukan deskrimasi, melaikan mejalankan tugas seuai dengan aturan yang berlaku.

“ Prinsipnya dinas kesehatan tidak ada diskriminasi. Tidak ada satu pun yang diberikan ijin dirumah makan. Hal ini, sudah dirapatkan dengan gugus tugas kab. Lamsel,” katanya melalui pesan WhatsApp. Sabtu (4/9/2021).

Saat ditanya terkait masih beroprasinya klinik yang melakukan pelayanan di beberapa rumah makan pihaknya mengatakan hanya memberikan teguran dan sudah berkordinasi dengan gugus Tugas.

“ Sudah diberikan peringatan. Peringatan tersebut, Gugus tugas kabupaten Lamsel dan polres juga sudah mengetahui, berdasarkan laporan kami,” tambahnya.

Semetara saat disinggung terkait klinik AMC yang tidak termasuk dalam daftar klinik yang berijin melakukan pelayanan Rapid tes, pihaknya mengetakan akan memberikan sanksi bahkan mencabut ijin oprasional klinik

“ Sanksinya ya ijin operasional klinik dievaluasi, dengan peringatan-peringatan, bahkan jika tidak mengindahkan aturan yg berlaku maka ijin klinik tersebut dicabut.

Jadi, Fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan rapid test antigen tentunya yang sudah terdaftar di Dinkes. Sementara yang belum terdaftar, hasilnya tidak diakui, karena datanya harus masuk dalam NAR, ada aplikasi peduli lindungi.” Tandasnya. (PUTRI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *