Ketua APDESI Edward, Desak Pemkab Lampura Selesaikan Sengketa Pilkades Tahun 2017

DAERAH HOME HUKUM & KRIMINAL Lampung Utara TERBARU

Lampung Utara (MDSnews) – Sengketa Pemilihan Kepala desa tahun 2017 Kabupaten Lampung Utara, berujung gugatan oleh samsi. Kemudian gugatan yang mana dilayangkan olehnya telah dimenangkan Samsi dengan nomor Putusan No.3174 K/PDT/2018. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

atas perguruan dirinya sebagai salah satu calon di desa Bandar Putih melakukan eksekusi putusan Perdata. Yang mana kewajiban pemerintahan daerah dalam hal ini panitia Pilkades dan tertuang dalam beberapa pokok perkara atas putusan itu, yakni mengganti rugi sebesar 25 juta rupiah dari ke enam pokok perkara lainnya.Kamis (10/09).

kemudian dari hasil putusan, pada poin ketiga dari ke enam poin lainnya. Menyatakan Hasil Seleksi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara tanggal 19 April 2017 Dan Atau Surat/Berita Acara Yang Seterusnya yang berkaitan dengan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian Putusan tersebut dengan perbaikan oleh pengadilan tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 13/PDT/2018/PT TJK tanggal 12 Maret 2018. Menguatkan putusan pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 14 Desember 2017 Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu 

dari hal itu Samsi menjelaskan akan adanya efek dari itu terhadap kepala desa. Yakni membatalkan berita acara hasil seleksi sebagaimana poin nomor tiga. Yang juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah lampung utara tanpa ada gugatan Ptun. Karena sudah jelas produk, hasil dari panitia pilkades itu cacat hukum, atau tidak memiliki kekuatan hukum.

“Jika pemerintahan daerah dalam hal ini Bupati dan Setda tidak mencabut putusan bupati itu, maka Pemerintah daerah sudah melakukan pembiaran terhadap perbuatan tindak pidana korupsi oleh kepala desa. Karena kepala desa sudah melaksanakan pengelolaan uang negara tanpa kewenangan “, Terangnya.

Dilain pihak, Edwar Syahputra kepala Desa Buring Kencana yang merupakan ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kabupaten Lampung Utara, mengatakan. Bahwa sengketa yang ada merupakan permasalahan yang semestinya diselesaikan oleh pihak pemerintahan kabupaten dengan alasan pihak desa tidak tidak memiliki kesalahan sama sekali terkait Pilkades yang terlaksana pada tahun 2017 lalu.

“menyangkut sengketa Pilkades 2017 yang di menangkan oleh samsi. Memang betul tidak semua kepala desa tahu bahwa sengketa itu dimenangkan oleh samsi. Tapi dalam hal ini kami selaku Apdesi kepala desa khususnya. Untuk menanggapi ini, ini sebenarnya bukan di ranah kami, ini adalah ranah pemerintah kabupaten Lampung Utara. karena Pilkades ini merupakan pilkades murni dipilih oleh rakyat bukan dengan kongkalikong. Betul-betul pemilihan murni.

dan kami pada saat waktu itu mendapatkan SK dari kabupaten Lampung utara. danSK itu kami baca, jelas bukan fotocopy namun asli. Kami berpegang kepada itu, Jadi kalau masalah Samsi akan menggugat kami kepala desa, dengan 90 kepala desa. Kami berpikir ini bukan salah kami, karena kami tidak bersalah. 

yang wajib di gugat iyalah desa yang mereka pertaruhkan kemarin, kenapa ia tidak lolos di desa Bandar Putih, itu yang harus dipertanyakan dengan panitia. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan 89 desa, dan itu perlu di garis bawahi.

disitu jelas 90 desa di beri SK, tetapi yang bermasalah di situ jelas desa Bandar Putih tampan dia mencalonkan diri, seharusnya demikian,” Terang Edwar saat dikonfirmasi di kediamannya.

menanggapi sikap pemerintahan kabupaten Lampung Utara dalam hal ini dinas PMD, yang mana sebelumnya Edwar sudah pernah berkoordinasi dengan Wahab Selaku kepala dinas, menurutnya ketua APDESI kabupaten itu, apa yang ia koordinasikan sebelumnya hingga kini belum mendapatkan jawaban Pasti, imbuhnya.

“Harapan saya, ini adalah tugas pemerintah (Lampung Utara), jangan sampai permasalahan ini tidak bisa diselesaikan. Saya anggap nol pemerintahan Lampung Utara ini, jika tidak bisa menyelesaikan  ini, bagaimana bisa menyelesaikan hal yang lain jika permasalahan ini saja tidak bisa selesai.”

kalau menurut saya pemerintah masih kecil mengurusi masalah ini,inikan hanya  Pilkades bukan Pilkada. Masak tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan Lampung Utara.

” Kalau pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan, Monggo serahkan dengan kami kepala desa. Maka kami pun punya Paguyuban, kami siap. Apapun itu nanti, entah itu solusinya apa, Yang akan kami perbuat “

Edwar menegaskan ketika pemkab tidak ada solusi untuk penyelesaian permasalahan pilkades tahun 2017 yang hingga kini masih menuai pertanya, kubu mana yang yang lebih benar. Maka pihaknya akan mengambil langkah-langkah sendiri.

“akan saya kumpulkan seluruh kepala desa, kami akan berkompromi, mencari solusinya seperti apa. Entah solusinya baik atau buruk, gx paham saya, yang jelas kami mencari Solusi. Karena ini menyangkut kami 90 desa.”

Karena dengan pemberitaan ini, ini sudah merusak harga diri kami, kami dianggap “ilegal” Ini sudah tidak benar karena kami dianggap ‘ilegal, karena kami sebelumnya tidak tahu urusan ini (kemudian) kami dianggap ilegal.

“sudah kemarin katanya disuruh tahan dulu, yang jelas akan diselesaikan oleh pemerintah. Kemarin saya berkomunikasi dengan Pak Wahabnya langsung. Sampai sekarang belum ada Solusi, dan kami pun menunggu. Sedangkan saya sekarang di tanyakan oleh kawan yang ada di Apdesi, mempertanyakan masalah itu, dan saya belum bisa jawab karena  dari Wahab, sampai saat ini belum juga ada informasi (perkembangannya) apa tindakan dari pemerintahan lampung Utara.”

terang Eduwar kembali, ia meminta pemkab komitmen untuk menyelesaikan permasalah yang menimpa mereka .

“Insya Allah dalam minggu-minggu ini akan saya pertanyakan, kalau memang mereka sudah ada keputusan tidak bisa menyelesaikan ini, maka beri kami komitmen bahwa pemkab tidak mampu yang menjelaskan bahwa pemkab tidak mampu. maka kami akan berbuat”, pungkasnya.

Diketahui, Dahri Samsudin salah satu Panitia dari 5 panitia pilkades 2017 lainya yang kini menjabat sebagai Bendahara Polisi Pamong praja (POL PP). telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian Polres Lampung Utara, dengan Nomor Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang diterima samsi B/6556/VIII/Res.1.24/2020. Atas laporan samsi Eka Saputra sebelumnya terkait sengketa Pilkades. (Rls/Rama)

 28 total views,  2 views today