Profesional, Aktual, Ragam & Berimbang

Tabrak UU no. 5. Tahun 2014, Bupati Loekman Terancam Kena Sanksi

501

LAMPUNG TENGAH (MDSNews) – Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyo Soemarto terancam terkena sangsi atas Rolling jabatan eslon III dan IV di lingkungan pemerintah daerah (pemda) Lampung Tengah tanpa ada rekomndasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

Hal tersebut dikatakan oleh Asisten Komisioner KASN Bidang Pengaduan, Pangihutan Marpaung bahwa proses roling di lingkungan pemda Lamteng tidak sesuai aturan .

” Surat lagi kita buat bahwasannya rolling tidak sesuai prosedur ,” katanya saat dihubungi melalui tlp . Senin (26/8/2019) .

Ditambahkannya bahwa Bupati Lampung Tengah diperintahkan untuk mengembalikan Jabatan sesuai dengan aturan yang berlaku .

” Kami kirimkan rekomendasi agar Bupati Lampung dan BKD mengenai pengembalian Jabatan ,jika tidak dikembalikan maka kami akan menyurati presiden untuk sangsi merka ,” tambahnya .

Diberitakan sebelumnya bahwa Bupati Lampung Tengah Loukman Djoyo Soemarto mengatakan bahwa rolling yang dilakukannya murni keinginanya.

” Rolliing ini adalah murni keinginan saya, dan konsep saya, serta saya tidak menggunakan rekomendasi dari baperjakat, tentu bupati mempunyai pertimbangan sendiri, atas kebijakan,” katanya. Minggu (27/8).

Loekman diduga melanggar Undang-undang no. 5. Tahun 2014. Pasal 31. Ayat (2) bahwa dalam melakasanakan tugas komisi aparatur sipil negara mempunyai kewenangan penelusuran data dan impormasi terhadap sistem dalam kebijakan menejemen ASN.

Atas dugaan tersebut komisi aparatur sipil negara telah melayangkan surat ke Bupati Lampung Tengah dengan nomor surat : UND-248/KASN/7/2019. tanggal, 19 juli 2019. Guna memerintahkan (3) pejabat struktural pemda lampung tengah, ( baperjakat) yaitu sekda kepala inspektorat dan kepala BKPSDM.

Pemanggilan tersebut dibenarkan oleh kepala BKP SDM, Dr chandra puashati, M.pd, pihak pejabat struktural yang di panggil oleh komisi paratur sipil negara yaitu bapak sekretaris daerah (sekda) namun dia yang mewakili.

” Benar ada surat dari komisi aparatur sipil negara namun saya yang di beri izin dan di perintah oleh bupati, untuk memenuhi undangan dari Komisi Apataur Negara (KASN) tersebut, walaupun untuk menghadiri undangan itu saya terlambat untuk menghadap, seharusnya tanggal, 07 Agustus 2019. Tapi saya baru dapat perintah tanggal 14 agustus 2019,” katanya.

Sementara saat ditanya materi apa saja yang ditanyakan KASN saat pemangilan, ia mengatkan meteri pemeriksaan terkait rolling jabatan eslon. III dan IV pada 29 mei 2019 lalu.

” Seputar itu lah mas kata ibuk chandra dan semua yg di perlukan oleh pihak komisi aparatur sipil negara, telah kami sampaikan,” tambahnya. (Red).

530 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Komentar
Menunggu...