LAMPUNG TENGAH, (MDSnews)–Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah (Pemkab Lamteng) menerima kunjungan kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (13/04). Rombongan berjumlah 15 orang yang dipimpin Sekkab Kebumen Mahmud Fauzi disambut Asisten I Pemkab Lamteng A. Azhar dan beberapa kepala SKPD di aula Kantor Bupati Lamteng.
Sekkab Kebumen Mahmud Fauzi mengatakan, maksud dan tujuannya ke Lamteng mau melihat secara langsung upaya Pemkab Lamteng dalam penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.
“Tujuan kami ke Lamteng mau melihat upaya penanggulangan dan pengentasaan kemiskinan. Terutama dalam peningkatan kinerja-kinerja pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM),” katanya.
Menanggapi hal ini, Asisten I Pemkab Lamteng A. Azhar mewakili Plt. Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto menyatakan, Pemkab Lamteng telah melakukan berbagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
“Berbagai upaya pelayanan terbaik kepada masyarakat terus dilakukan. Yakni menginstruksikan dinas/badan melakukan langkah konkret agar masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan cepat, murah, dan berkualitas,” ujarnya.
Selain itu, kata Azhar, Pemkab Lamteng terus mengembangkan berbagai potensi daerah yang dimiliki.“Potensi daerah terus dikembangkan, baik peternakan, perikanan, dan usaha industri kecil. Khususnya industri yang
menggunakan bahan baku pertanian (agroindustri). Ini karena ketersediaan suplai bahan baku budi daya pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan cukup melimpah,” ucapnya.
Terkait dengan UMKM, kata Azhar, Pemkab Lamteng sangat mendukung program ekonomi kreatif.
“Kita mendukung program ekonomi kreatif. Kita berupaya melakukan pembinaan dan mendorong setiap kampung untuk memiliki produk unggulan yang diproduksi masyarakat berdasarkan potensi yang dimiliki. Yakni melalui program Kampung Entrepreneur Creative (KECe),” ungkapnya.
Dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang kemasyarakatan, kata Azhar, Pemkab Lamteng terus memberikan ruang gerak seluas-luasnya namun tetap berlandaskan pada supremasi hukum kepada semua organisasi sosial dan politik.
“Kita berikan ruang gerak kepada semua organisasi yang ada. Baik itu organisasi sosial, politik, LSM, dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya untuk mengembangkan seoptimal mungkin pada segala bidang. Tapi, tetap berlandaskan hukum. Semua itu pasti ada kendala. Karena itu, kita selalu berkoordinasi baik internal dan lintas sektoral,” tutupnya.(Candra/MDs3)