TUBABA, (MDSnews)–4000 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dikabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) belum dilakukan perekaman oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) sementara 86% dari jumlah penduduk Tubaba yang sudah wajib memiliki KTP-el telah selesai dilakukan perekaman pada saat ini,hal ini dikatakan oleh Drs.Ahmad Hariyanto kepala dinas dukcapil Tubaba,rabu (9/5/18) disela-sela kegiatan Rakor forum kadis dukcapil se-provinsi lampung digedung sesat agung Bumigayo ragemsai mangei wawai.
” Ya Tubaba ada 4000an KTP-el yang belum dilakukan perekaman,sementara 86 % dari penduduk Tubaba sudah selesai dilakukan perekaman,karena pada pilgub 2018 masih bisa menggunakan keterangan KTP-el,untuk mengejar target nasional kita akan lakukan jemput bola,” ujarnya.
Kegiatan rakor yang mengusung tema ” dari Tubaba untuk NKRI ” dan melalui rakor forum dukcapil kita lakukan penyamaan persepsi tentang data kependudukan menuju sukses pilkada serentak tahun 2018 dan pemilu 2019 tersebut
Dibuka langsung oleh wakil bupati Tubaba,H.Fauzi hasan,SE.MM dan dihadiri kadis dukcapil provinsi lampung Ahmad saifullah,ketut partayata ketua forum dukcapil provinsi lampung dan jajaran kadis dukcapil se-lampung.
Dalam sambutan pembukaan rakor yang dibacakan oleh wakil Bupati Fauzi hasan tersebut Bupati Tubaba,H.Umar ahmad,SP berharap forum rakor diharapkan dapat menjadi salah satu penopang kesuksesan agenda pemilihan gubernur lampung yang sudah didepan mata yaitu yang terkait dengan keakuratan data mata pilih dan juga sebagai wahana menyusun langkah penting untuk kesuksesan agenda Pileg dan Pilpres 2019.
Sementara Ahmad saifullah kadis dukcapil provinsi lampung memastikan dalam hal pembuatan administrasi kependudukan (adminduk) diseluruh kabupaten/kota se-lampung tidak dikenakan biaya apapun atau gratis,dan apabila didapati adanya pungutan oleh oknum dinas dukcapil itu adalah pungutan liar (pungli).
” Ya kegiatan rakor ini adalah menindaklanjuti gerakan indonesia sadar adminduk (GISA) serta kesamaan persepsi tentang data kependudukan diprovinsi lampung menjelang pelaksanaan pilgub 2018 dan pileg/pilpres 2019 mendatang dan dalam hal kepengurusan adminduk ini layanannya gratis dan tidak ada pungutan apapun,” pungkasnya (MDSnews/SANUR).