LAMPUNG TIMUR, (MDSnews)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Timur menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamtim tahun 2017, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Lamtim, Selasa (03/7).
Dalam rapat tersebut, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Lampung timur memberikan pandangan umumnya. Berikut pandangan umum yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
Fraksi PDI Perjuangan, Made Tangkas mengungkapkan sebelum kami mengutarakan pemandangan umum, kami mengapresiasi pemerintah daerah atas diperolehnya opini Wajar Dengan Pengecualian. Kemudian terkait Pendapatan Asli Daerah, kami menyorot PAD yang tidak memenuhi target, padahal PAD merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan kemampuan daerah. Realisasi PAD yang hanya sebesar 51,81% atau setengah dari target, perlu menjadi kajian agar PAD menjadi salah satu pendukung pembangunan daerah, Ujarnya.
Selanjutnya Fraksi PKB, Akmal Fatoni mengatakan menanggapi atas realisasi pendapatan daerah, kami mengapresiasi atas kerja keras pemerintah dearah yang telah meningkatkan pendapatan daerah kabupaten lampung timur. Kami berharap pemerintah daerah bisa memaksimalkan memanfaatkan APBD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Lampung Timur, ucapnya.
Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhari menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Fraksi DPRD, dengan Adanya beberapa tanggapan, masukan, saran dan pendapat Fraksi membuktikan besarnya kepedulian anggota dewan terhadap kemajuan kabupaten Lampung Timur.
Wakil Bupati menyatakan atas nama pemerintah daerah mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya untuk setiap dukungan yang senantiasa diberikan, semoga sinergitas yang telah terbangun selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dalam tatanan pengelolaan pemerintahan, Ungkapnya.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ella Siti Nuryamah, dan dihadiri Wakil Bupati Lampung Timur Zaiful Bukhari, Sekretaris Daerah Lamtim Syahrudin Putera, Anggota DPRD Lamtim, Forkopimda, dan Para Kepala Perangkat daerah. (MDSnews/Deni).