TUBABA,(Medinaslampungnews.co.id)–Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) H.Umar Ahmad, SP mengharapkan kepala tiyuh yang baru dilantik dapat melaksanakan amanat rakyat serta menghindari penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa (DD) sehingga
tidak terjerat kasus hukum.
Hal tersebut disampaikan oleh H.Umar Ahmad, SP dalam sambutannya pada kegiatan pelantikan kepalo tiyuh Indraloka I dan kepalo tiyuh Indraloka II pada selasa pagi (15/1/2019) di lapangan tiyuh Indraloka I kecamatan Way Kenangan kabupaten Tubaba.
Diketahui bahwa berdasarkan hasil pemilihan kepalo tiyuh serentak Tubaba beberapa waktu yang lalu, Jumadi dilantik sebagai kepalo tiyuh Indarloka I dan Nengah Parte dilantik sebagai kepalo tiyuh Indraloka II Kecamatan Way Kenanga untuk periode masa bhakti 2019-2025.
” Atas nama peribadi dan pemerintah Tubaba saya sampaikan ucapan selamat atas dilantiknya saudara dan amanah yang diberikan oleh warga masyarakat ini, sebagai bukti bahwa masyarakat memberi kepercayaan kepada saudara sebagai kepalo tiyuh untuk memimpin tiyuhnya. Untuk itu saya harapkan kepada kepalo tiyuh untuk benar-benar melaksanakan amanat rakyat dengan sebaik- baiknya,” harapnya.
Dikatakan lebih lanjut oleh H.Umar Ahmad, SP bahwa, tugas yang akan diemban juga merupakan tantangan seorang kepala tiyuh saat ini, yang semakin berat dan komplek, karenanya kepalo tiyuh harus dapat menjalankan fungsi sebagai pemimpin formal dan informal dan juga harus dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik di tiyuh yang dipimpinnya.
“Sebagai pemimpin, seorang kepala tiyuh harus dapat menyatu dan berinteraksi secara baik dalam bingkai sikaturahmi yang bersahaja dalam sistem sosial budaya masyarakat tiyuh yang dipimpinnya, yang juga berarti bahwa kepalo tiyuh harus dapat menyelami adat istiadat yang dianut oleh masyarakat tiyuh yang dipimpinnya pula,” terangnya.
Diakhir sambutannya Umar Ahmad secara khusus mengharapkan kepada kepalo tiyuh yang baru dilantik, agar tidak ada satupun kepala tiyuh yang ada didaerah Bumi ragemsai mengei wawai Tubaba yang terjerat kasus hukum karena menyalah gunakan pengelolaan dana desa yang diharapkan dapat mempercepat akselerasi pembangunan di tiyuh dengan mengedepankan konsep pembangunan padat karya dan melibatkan seluas-luasnya potensi masyarakat di tiyuh setempat.
(MDSnews/Sanur/Arpani).