TUBABA,(MDSnews)–Penyaluran bantuan dana sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba) diduga dikenakan potongan sejumlah uang oleh oknum pendamping PKH tingkat Desa.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) komisi VIII, Itet Tridjajati Sumarijanto, MBA Fraksi PDI Perjuangan merespon cepat persoalan penyaluran dana bantuan sosial non tunai program keluarga harapan (PKH) di kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba) provinsi Lampung yang dikeluhkan oleh sejumlah masyarakat.
“Itu tidak ada biaya apapun dalam penyaluran dana bantuan PKH kepada masyarakat, itu sudah diatur dalam Permensos RI,” Kata Itet Tridjajati melalui sambungan telepon selulernya, kepada medinaslampungnews.co.id,
pada selasa (19/2/2019) sekitar pukul 14.43 Wib.
Lebih lanjut mantan kepala bagian Medical Record RSCM Jakarta itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial atas Informasi dugaan kasus pungli penyaluran dana PKH yang terjadi di kabupaten Tubaba.
“Nanti akan saya konfirmasi ketika saya kembali sidang, akan saya tanyakan langsung di Kementerian Sosial. Konfirmasinya seperti itu, akan saya buka itu” tegas Itet
Ia mengatakan, program PKH merupakan program nasional yang harus dikawal proses penyalurannya, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerimanya.
“Ini masalah nasional, seharusnya proses pelaksannya melibatkan kepala desa, sehingga benar-benar tepat sasaran dan terpantau dengan baik. Masalah ini akan segera kami tindak lanjuti, sebab program ini memang bidang kami di DPR-RI, tolong bantu kami kirimkan fakta informasinya dari lapangan,” pungkasnya.
Sementra diberitakan sebelumnya, beberapa warga Kecamatan Tulangbawang Tengah selaku penerima manfaat Program pemerintah pusat tersebut, merasa ada kejanggalan dalam menerima bantuan PKH tahun 2019, pasalnya selain diminta biaya administrasi yang bervariasi, petugas juga meminta kartu ATM dan PIN ATM pemilik rekening penerima bantuan tersebut untuk proses pencairan.
Dihimpun medinaslampung news.co.id bahwa, dari jumlah 13.660 KK penerima bantuan PKH di Kabupaten Tubaba, diduga masih merujuk data BPS tahun 2011, sehingga banyak penerima bantuan tersebut tidak tepat sasaran. (MDSnews/Arpani/sanur)