TUBABA,(MDSnews)–Tariyamah guru honorer K2 asal SDN 01 Terang Bumi Agung bernada kesal menuding Pemerintah Daerah (Pemda) Tulang bawang Barat (Tubaba) tidak adil, sebab menurutnya Pemda Tubaba mengatakan tidak ada anggaran untuk menggaji tenaga PPPK, disisi lain Pemda juga telah membuat program Tubaba Cerdas dan Guru Penggerak yang menghabiskan anggaran miliar rupiah setiap tahun.
“Sebelum kami ke kantor Bupati ini, kami sudah ke BKD, dan kami mendapat penjelasan bahwa untuk pelaksanaan program perekrutan tenaga PPPK Tubaba tidak ada anggaran untuk menggajinya. Kami merasa ini tidak adil, dan Pemda Tubaba tidak ada komitmen memperjuangkan honorer K2, kami juga mayoritas Sarjana. Mereka bilang tidak ada anggaran, tetapi Tubaba Cerdas dan Guru Penggerak bisa mereka rekrut dan digaji, kami harus bertemu Bupati,”ujar Tariyamah bernada kesal.
Pantauan Medinaslampung news.co.id, sejumalah 148 guru honorer K2 menyambangi kantor Bupati Tubaba, kamis (21/2/2019) guna mempertanyakan komitmen pemerintah daerah kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) untuk memperhatikan nasib mereka yang belum tersentuh.
“Kami mewakili 148 guru honorer K2 di Tubaba. Kami kesini untuk menemui Bupati Tubaba, mempertanyakan komitmen beliau untuk memikirkan nasib kami yang sudah bertahun-tahun tidak diperhatikan oleh pemerintah.” Ujar Nita perwakilan honorer K2 Tubaba.
Sementara itu Dian salah satu honorer K2 Tubaba yang juga turut serta dalam rombongan tersebut menanyakan, ihwal program perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dari pemerintah pusat yang ada dikabupaten yang berjuluk Bumi ragemsai mangei wawai Tubaba.
“Kenapa Kabupaten Tubaba tidak ikut program PPPK, setidaknya kami diperhatikan nasibnya, kami sudah bertahun-tahun mengabdi bahkan kami telah meningkatkan status pendidikan menjadi S1 agar kami ini dapat memenuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya.
Pantauan digedung pemkab Tubaba, sejumlah guru honorer yang mendatangi kantor Bupati Tubaba tidak berhasil bertemu dengan Bupati ataupun perwakilan pemerintah daerah, dan rombongan akan kembali mendatangi kantor Bupati pada Senin mendatang.
(MDSnews/Sanur/Arpani)