BANDARLAMPUNG (MDSnews) – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Barisan Rakyat Peduli Lampung melaporkan dugaan KKN di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung ke kantor Kejakaaan Tinggi (Kejati) Lampung guna mengusut tuntas dugaan praktik KKN menunjuk secara langsung pemenang tender.
“Kami menyuarakan aksi menanyakan terkait pengadaan bangunan gedung laboratorium UPTD Labkesda dan Mobilisasi/Demobilisasi Peralatan yang disuga ada kongkalikong,” kata salah satu kordinasi lapangan, Suadi Romli dan Ica Novita saat menggelar aksi di kantor Kejati Lampung, Senin (25/2).
Romli mengatakan, proyek yang bernilai mulai dari Rp1.053.800.000 hingga Rp2.194.390.030,80 itu yang dimenangi oleh sujumlah pt diduga kuat adanya nuansa permainan dalam hal proses tender bahwa panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di duga telah menentukan pemenang tender.
“Hal ini sangat jelas terlihat dari nilai penawaran yang rata-rata hanya turun dibawah satu persen. Oleh karena itu, perlu di lakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum, kejaksaan, dan KPK,” kata dia.
Dalam aksi tersebut, dirinya meminta kepada aparat penegak hukum yang ada di Provinsi Lampung untuk mengusut tuntas dugaan KKN pada proyek tersebut. Selaim itu, meminta kepada BPKP Lampung untuk mengusut tuntas semua kegiatan yang ada untuk membantu peroses kinerja kejaksaan dan kepolisian.
“Kami juga meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawal semua kegiatan yang ada di dinas tersebut,” kata dia menjelaskan.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Agus Ari Wibowo mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang aksi terkait adanya dugaan KKN di Dinkes Provinsi Lampung.
“Kami sudah menerima laporannya,” kata dia menjelaskan. Ari melanjutkan laporan tersebut nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu ke pimpinan untuk dilakukan penyelidikan. “Akan kami laporkan dulu ke pimpinan,” kata dia. (tika)