TUBABA,(MDSnews)–Kabupaten Tulang bawang Barat (Tubaba) pada Tahun Anggaran (TA) 2019 telah memasuki usianya yang ke 10 tahun, memasuki triwulan pertama, banyak hal yang layak menjadi catatan keberhasilan kabupaten yang berjuluk Bumi ragemsai mangei wawai Tubaba selama periode 10 tahun tersebut, baik dari sisi pembangunan fisik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, keberhasilan dalam hal pemberdayaan masyarakat, maupun keberhasilan dari sisi administrasi pemerintahan.
Keberhasilan Kabupaten Tulangbawang Barat, menjadi hal penting sebagai bahan referensi pada pelaksanaan pemerintahan tahun-tahun berikutnya. Dengan harapan kabupaten Tubaba dari tahun ke tahun dapat memberikan peningkatan diberbagai hal yang signifikan, paling tidak bisa mempertahankan prestasi-prestasi yang telah diraih.
Pada sisi keberhasilan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, kabupaten Tulang bawang Barat patut berbesar hati dan tidak kalah dari kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung bahkan tingkat nasional. Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulangbawang Barat diusianya yang ke 10 tahun telah tercatat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung implementasi APBD Pro Rakyat yang menjadi komitmen besar Bupati Tubaba H.Umar Ahmad, SP, betapa tidak, dengan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan yang baik dan terarah, kabupaten Tubaba telah menorehkan berbagai catatan posistif baik ditingkat Provinsi maupun ditingkat nasional.
Pada periode APBD TA. 2011– 2018, kabupaten Tubaba memiliki postur APBD yang sehat dengan menempatkan belanja pembangunan lebih besar dari pada belanja aparatur. Hal ini mencerminkan keinginan pimpinan daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakatnya, sebagai cerminan APBD Pro Rakyat.
Selanjutnya selama 8 tahun di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, kabupaten Tubaba mendapatkan 1 kali predikat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 7 kali predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor atas pengelolaan keuangan. Hal ini mencerminkan bahwa selain keberhasilan pembangunan fisik, juga didukung dengan pengelolaan keuangan secara baik.
Kemudian pada tahun 2016 yang lalu, kabupaten Tubaba termasuk dalam 12 kabupaten/kota terbaik di Indonesia yang dalam pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi kriteria khusus dari Kementerian Keuangan RI. Hal ini mencerminkan bahwa dalam hal tata kelola keuangan negara, kabupaten Tubaba diperhitungkan pada skala nasional.
“Hampir seluruh sektor dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan aplikasi, baik sistem penggajian, penatausahaan keuangan maupun pengelolaan barang milik daerah (aset tetap). Hal ini mencerminkan adanya jaminan kecepatan pelayanan, akurasi data dan informasi, data yang terintegrasi dan keamanan data dari waktu ke waktu,” terang Mirza Irawan, S.Sos, MM kepala BPKAD kabupaten Tubaba, kamis (14/3/2019) kepada Medinas lampungnews.co.id, diruang kerjanya.
Dikatakan lebih lanjut oleh Mirza Irawan, S.Sos.,MM bahwa bersama-sama dengan lembaga Inspektorat Tubaba dalam penegakan peraturan perundang-undangan, selalu menempati urutan teratas dalam tindak lanjut penyelesaian dugaan kerugian keuangan negara. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik.
“Tahun anggaran 2019 telah dimulai, dengan APBD yang tidak terlampau besar saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menata sumber sumber pendapatan dan belanja dengan sebaik mungkin. Konsep APBD tahun 2019 tetap pada prioritas terhadap program dan kegiatan yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak dan pelayanan publik,” tegasnya.
Dijelaskannya bahwa pada Tahun Anggaran (TA) 2019 ini, BPKAD dalam fungsinya selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah akan melaksanakan kegiatan pelayanan rutin yang memang dilaksanakan dari tahun ke tahun, namun demikian ada beberapa target kinerja yang hendak dicapai antara lain,
pengelolaan keuangan daerah secara cermat, ditengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Hal ini dengan melakukan koordinasi yang baik atas kegiatan SKPD-SKPD terhadap ketersediaan dana, sehingga tidak terjadi kekosongan kas daerah.
Selanjutnya pada pertanggung jawaban keuangan daerah tahun 2018 diharapkan tetap memperoleh opini WTP yang ke 8 atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI. Sementara pada pelaksanaan transaksi non tunai pada beberapa mekanisme pembayaran belanja sebagai amanat SE Mendagri nomor 910/1866/SJ-2017 tentang Implementasi transaksi non tunai secara berkelanjutan terus diperluas penerapannya, serta tindak lanjut rencana aksi KPK dalam bidang manajemen aset daerah untuk lebih baik dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.
Dari berbagai prestasi periode lalu dan rencana pembenahan kinerja pada tahun anggaran 2019 mendatang, BPKAD dibawah kepemimpinan Mirza Irawan, S.Sos, MM selaku Kepala BPKAD sangat menyadari tidak ada sesuatu yang sempurna dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, tidak ada gading yang tak retak demikian kata pepatah.
“Dalam banyak hal, BPKAD mingkin dianggap berhasil dan baik, tapi dalam beberapa hal BPKAD pasti masih banyak kekurangan yang perlu mendapat koreksi dan perbaikan. BPKAD selalu terbuka dalam menerima kritik yang konstruktif untuk kebaikan kabupaten Tubaba kedepan, dengan satu harapan bahwa mengkritisi dan koreksi dari berbagai pihak hendaklah tidak dibarengi dengan ambisi untuk mempidanakan,” pungkasnya.(Sanur/Arpani)