Penerapan Dan Pemanfaatan Aplikasi SI-OLA di Unit Layanan Administrasi Kemendagri

Aplikasi SI-OLA di Unit Layanan

Administrasi Kemendagri.

Hal ini diutarakan Heriyadi Indera Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) sekda Pringsewu Kamis( 2/5/19)  diruang kerjanya kepada awak media, ada 17 macam persoalan yang kita tidak harus datang ke pusat yakni dengan memakai sistim ( Si-OLA)  Sistim Informasi Layanan Online cukup dengan mengunduh Aplikasi Si-OLA dan ditempat petugas admin khusus nantinya di Kominfo Pringsewu kata Heriyadi Indera.

Inilah bunyi surat yang dikirimkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke pada kepala daerah Bupati,wali kota se-Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mudah, bersih, cepat, pasti, transparan,akuntabel, tepat waktu, dan menyenangkan, maka pada tanggal 17

Desember 2018 telah Launching layanan dalam bentuk Sistem Online

Layanan Administrasi (Si-OLA). Jenis-jenis layanan sebagaimana

dimaksud meliputi :

1. Registrasi Layanan Konsultasi;

2. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara

3. Rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi Kepala DaerahWakil

4. Izin ke luar negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil

Pemerintah Daerah;

5.Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;

Kepala Daerah dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;

6.Penerbitan surat keterangan penelitian;

Penerbitan surat pemberitahuan peneliti asing;

7. Penerbitan surat keterangan terdaftar bagi organisasi

kemasyarakatan;

8. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian

Pergantian Antar Waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

dan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, atau Wali Kota/Wakil Wal Kota;

9. Penerbitan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemberhentian

10. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatarn

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

11. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran

12. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

13. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang

kawasan strategis provinsi

14. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan

jangka pendek daerah/rencana pembangunan jangka menengah

daerah; dan

15. Unit Layanan Gratifikasi.

Guna pengembangan layanan tentang

persetujuan tertulis pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lebih transparan,

akuntabel, dan tepat waktu, maka di Kementerian Dalam Negeri telath

dibangun dan dikembangkan layanan:

1. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis

Pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota; dan

2. Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis

Pergantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawasan Daerah

Provinsi, Kabupaten/Kota

dengan demikian’ saat ini Kementerian Dalam Negeri telah memiliki 17

(tujuh belas) layanan online.

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan dan pemanfaatan Si-OLA

sejak dilakukan launching sampai dengan saat ini masih terdapat indikasi

bahwa pengguna layanan belum sepenuhnya mau menggunakan fasilitas

layanan online, lebih cenderung tatap muka, atau melalui perantara.

Demikian juga unit teknis pengelola substansi layanan masih terdapat

indikasi terbuka peluang proses pelayanan secara tatap muka, melalui

perantara, ataupun proses pelayanan secara tersembunyi. Hal-hal

tersebut jelas tidak sesuai dengan maksud, tujuan dan semangat

pembangunan dan pengembangan Si-OLA Kementerian Dalam Negeri.

Sebagai komitmen dan konsistensi bersama, diminta perhatian

Saudara hal-hal sebagai berikut

1. Mengoptimalkan penerapan dan pemanfaatan layanan aplikasi Si-

OLA, sesuai Standar operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan

layanan yang telah ditetapkan;

2. Dokumen proses dan output layanan dilakukan secara online, ada

kepastian waktu, tidak terbuka peluang proses pelayanan dan serah

terima dokumen secara tatap muka, melalui perantara, dan secara tersembunyi.

3. Registrasi layanan dilakukan melalui Si-OLA sebagai gerbang utama layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Daiam Negeri, diakses melalui: https:llula.kemendagri.go.ld

4. Pengelolaan S-OLA dilakukan secara terpusat, Kementerian Dalam Negeri akan memberikan user admin kepada Pemerintah segera memerintahkan Kabupaten/Kota, untuk itu BupatiWali Kota Pejabat terkait untuk berkoordinasi; 5. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, agar Gubermur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan tugas fasilitati konsultasi terhadap Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya.

6. Agar melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat oknum yang masih berupaya menyalahgunakan wewenang terkait, hal-hal tersebut melaluiwebsitehttps //sapa.kemendagri.go.id atau media informasi lainnya.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Menteri Dalam Negeri,

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

3. Menteri Sekretaris Negara,

4. Sekretaris Kabinet

5. Kepala Staf Kepresidenan

6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

8. Menteri Keuangan;

9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

10. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

11. Ketua Ombudsman Rl

12. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

13. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

14. Inspektur Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

15. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

16. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;

17. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; dan

18. Kepala Badan/Kantor Perwakilan Daerah di Jakarta.Inilah isi dari surat dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ungkap Heriyadi Indera diruang kerjanya Kamis 2/5/19.