BANDAR LAMPUNG (MDSnews) – Sejumlah tokoh Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung menggelar pertemuan dengan para ulama dan tokoh lintas agama dalam Multaqo ulama, cendekiawan muslim dan tokoh lintas agama untuk Indonesia Damai. Hal tersebut diungkapkan Ketua MUI Lampung DR Khaeruddin Tahmid, Senin (20/5)
Acara yang dihadiri sejumlah tokoh Agama di Bandar Lampung tersebut guna menolak aksi People Power lantaran menganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam acara yang digelar di Balroom Novotel Bandar Lampung.
“MUI Lampung menolak adanya People power, ulama di Lampung sepakat untuk tidak berangkat ke Jakarta,” kata dia.
Disepakati penolakan terhadap aksi people power menjelang pengumuman hasil pemilihan Presiden pada 22 Mei mendatang di Kantor KPU RI, lantaran dinilai meresahkan masyarakat dan diangap dapat memecah belah bangsa. Oleh sebab itu, MUI mengimbau masyarakat Lampung tak turut terbakar untuk melakukan aksi people power di Jakarta.
Sebab, lanjut dia, aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat karena sudah ada lembaga yang menangani hasil pemilu.
Adanya people power saya kira itu bukan jalan keluar yang terbaik karena itu akibatnya sangat membahayakan karena terjadinya gesekan masyarakat, menganggu ketertiban dan keamanan.
“Jadi akan jauh lebih baik untuk tidak berangkat ke Jakarta melakukan people power, saya kira sudah ada aturan ketentuan hukum bahwa pelaksaan pemilu sudah dilaksanakan dengan demokratis pada 17 April lalu. Dan kita hanya menunggu hasil rekapitulasi nya yang akan diumumkan pada tanggal 22 Mei mendatang,” kata dia.
Sehingga, kata Khaeruddin, masyarakat diharapakan tenang dalam menunggu hasil Pileg dan Pilpres 2019. “Kita menunggu keputusan KPU dalam hal mengumumkan siapa yang menjadi pemenang. Dan jika ada yang tidak puas silahkan melakukan langkah langkah secara hukum,” ungkapnya.
Dijelaskannya, aksi penolakan people power dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab MUI dalam hal menjaga persatuan umat beragama dan berbangsa negara. “Mui ini hadir punya dua tangungjawab, pertama tanggungjawab keagamaan. Yang kedua adalah tanggungjawab kebangsaan. Kalau ada hiruk pikuk tentang bangsa dan negara Mui ambil bagian,” paparnya.
Dalam rangka, lanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan menjalin ukhuwah islamiyah, basyariah (persaudaraan), wathoniyah (kebangsaan), lalu mengedepankan etika, tata krama yang berakhlakul karimah dengan menghormati, menghargai perbedaan pendapat.
“Untuk ikut merajut persaudaraan menenangkan, menyejukan, supaya umat warga masyarakat tidak bercerai berai. Dalam rangka tetap ingin agar NKRI ini utuh persatuan kesatuan dan tetap merajut kebersamaan,” pungkasnya. (Tik)