Wakil Bupati:Mad Hasnurin Aparat Pekon Harus Transparan Terkait Anggaran ADD dan PKH

Lampung Barat

 

Lampung Barat (MDSnews) – Terkait dengan Anggaran Dana Desa (ADD) dan (Program Keluarga Harapan) PKH yang dilakukan sejak tahun 2007, Bapak Wakil Bupati Hi. Mad Hasnurin memberikan tanggapannya saat ditemui oleh wartawan Medinas Lampung,  di ruang kerja Wakil Bupati  Kabupaten Lampung Barat kamis (6/27).

Bapak Wakil Bupati Hi. Mad Hasnurin mengatakan program pemerintah ADD dan PKH seperti yang duperintahkan Bapak Bupati Lampung Barat Hi. Parosil Mabsus ini banyak terjadi penyelewengan dana oleh oknum peratin yang ingin mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungan  dari dana pemerintah ini.

Terkait Anggaran Dana Desa(ADD)  Bapak Wakil Bupati Hi. Mad Hasnurin mejelaskan bahwa dana desa yang diberikakan ke peratin tiap desa di Kabupaten Lampung Barat harus transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui kemana dana  desa itu berjalan agar tidak terjadi penyelewengan dana. “Terkait dengan  ADD tiap desa di Kabupaten Lampung Barat sudah dibagi secara merata oleh pemerintah, dengan hal ini para peratin di tiap pekon harus terbuka dan transparan baik dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat” kata Bapak Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat.

Bapak Wakil Bupati Hi. Mad Hasnurin juga memberikan tanggapannya terkait (Program Keluarga Harapan) PKH di Kabupaten Lampung Barat jelasnya PKH di Lampung Barat masih banyak dana yang tidak tepat sasaran yang  harus segera ditangani. “PKH juga harus tepat sasaran, ditemukan dilapangan oleh Dinas Sosial Lampung Barat  PKH ini banyak mengalami penyelewengan seperti warga  yang seharusnya dapat dia tidak dapat dan yang seharusnya tidak malah dapat atau salah sasaran, itu akan kita tangani” Lanjut Bapak Wakil Bupati Hi. Mad Hasnurin.

Diakhir wawancara Bapak Wakil Bupati Hi. Mad Hasnurin  menjelaskan tentang langkah yang di lakukan juga untuk mengurangi penyelewengan dana desa ini seperti menempelkan stampel atau tanda kepada tiap rumah yang mendapatkan PKH  agar nanti terlihat apakah dana ini tepat sasaran atau tidak.” Kita juga akan memeberikan stempel atau tanda di tiap rumah yang mendapatkan PKH agar nanti ada rasa malu dari warga yang seharusnya tidak dapat, contoh rumahnya bagus nanti kita akan tandai jika dia dapat PKH disitu akan ada rasa malu dari warga yang seharusnya tidak dapat tersebut,”, jelas Wakil Bupati Lampung Barat Hi. Mad Hasnurin.(Frans/Eki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *