LAMPUNG SELATAN (MDSnews) – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kunjir Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan,Minta Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Agar Bertanggung Jawab Atas Kekisruhan yang Terjadi Terkait Pendataan Mengenai Bantuan Santunan Jaminan Hidup Dari Dinas Sosial RI.
Menurut Ketua LPM Desa Kunjir Halim.Ar. Dalam melakukan pendataan Dinas Sosial yang tidak koordinasi dengan pihak desa sangat disayangkan,karena banyak masyarakat korban tsunami yang tidak terdata.sehingga menimbulkan kericuhan di masyarakat,yang mengakibatkan Pemerintahan Desa (Pemdes) disalahkan oleh masyarakat.padahal dalam melakukan pendataan Dinsos Kabupaten tidak koordinasi dengan Desa.
“Saat pendataan Dinas Sosial tidak koordinasi dengan Desa,jadi permasalahan ini Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan Harus Bertanggung Jawab,”Ujarnya,Jum’at (28/6/2019).
Dirinya juga menyampaikan,Atas kericuhan ini Dinas Sosial dan Pengurus PKH yang mendata dan meminta KK dan KTP warga agar dapat menjelaskan kemasyarakat asal usul data yang didapat,sehingga masyarakat tidak lagi menyalahkan pihak Desa.
“dalam melakukan pendataan seharusnya koordinasi dengan desa yang punya wilayah,sehingga data yang didapat riel dan benar sesuai dengan yang ada,”tambahnya.
Sementara ,M.Nur.Ar Sekretaris Desa Kunjir menyampaikan bahwa Dalam mendata korban tsunami yang ada di Desa Kunjir ini,pengurus PKH yang diperintahkan oleh Dinas Sosial.
Hal yang sangat disayangkan lagi, koordinator PKH yang mengumpulkan KK dan KTP korban tsunami di duga meminta jasa terhadap korban tsunami yang menerima santunan jaminan hidup.sebagai rasa imbal baliknya.
“Sudah mendata tidak melalui Desa,mirisnya lagi yang mendapat santunan dimintai jasa,”kesalnya.
Selain itu dari data 127 yang ada dalam daftar kabupaten ada 3 jiwa ketika datang kedinas sosial tidak mendapatkan santunan jaminan hidup
“alasan orang dinas tidak ada data,padahal data yang diberikan oleh dinas sosial ada namanya”.tambahnya.
Menurut salah satu korban tsunami yang menerima santunan jaminan hidup dari Dinsos RI,yang tidak mau disebutkan namanya mengakui,bahwa pengurus PKH yang ada di Desa Kunjir meminta dirinya untuk mengumpulkan KK dan KTP,dan berpesan saat mengambil data agar disampaikan kepada masyarakatagar nantinya jangan kacang lupa kulitnya, karena sudah didata,
“Iya bg saya disuruh pengurus PKH,ngumpulin data masyarakat korban tsunami seperti KK dan KTP.dan jika masyarakat sudah dapat santunan agar kacang jangan lupa kulitnya,”Tukasnya (Halim).