Tulang Bawang Barat (MDSnews) – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Tiyuh (BPMPK) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menggelar Sosialisasi Dan Konsolidasi Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh (RKPT) dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Tiyuh (APBT) Tahun Anggaran 2020.
Acara berlangsung di gelar di Balai Tiyuh Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah (TBT) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), tersebut di hadiri oleh seluruh kepalo tiyuh yang ada di 3 (Tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar. Acara Sosialisasi tersebut juga di hadiri Kepala PMD, Kabag Hukum Pemkab Tubaba, Serta para Camat di 3 kecamatan dan juga para pendamping lokal tiyuh.
Dalam kesempatan itu Agus Subagio S.sos, Asisten l mengatakan, dan sebagai pelaksana tugas kepala pemberdayaan masyarakat tiyuh mengatakan bahwa dalam penyusunan RKPTiyuh tahun anggaran 2020 untuk wajib di sepakati dengan BPT melalui musyawarah tiyuh (Musdes).”semua penyusunan RKPT itu harus musyawarah dengan BPT dengan dasar Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.”Ucap Agus saat melakukan sambuatan, pada kamis (22/8/2019).
Bahkan dirinya juga menerangkan bahwa dalam acuan format RKP Tiyuh harus sesuai dengan yang di sampaikan oleh bagian hukum Setdakab Tubaba Persetujuan RKP Tiyuh yang di lakukan melalui Musdes harus tepat waktu Selambat-lambatnya sampau dengan 30 November 2019.”Jelasnya.
Selain itu Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Tubaba Sofyan Nur, menyampaikan bahwa bagian hukum pemkab tubaba sedang menggagas klinik konsultasi bantuan hukum untuk Tiyuh.”tentunya tugas kami menyiapkan sarana yang nantinya akan di gunakan seluruh elemen masyarakat dalam konsultasi hukum, dan ini fokus untuk konsultasi, itu artinya jika mengangalami kesulitan dalam melakukan penyusunan bisa konsultasi kepada klinik bantuan Hukum.”tungkasnya, (Tbb-Sapriyadi).