LAMPUNG BARAT (MDSnews) – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di lampung barat (Lambar), terbilang belum berjalan dengan baik, pasalnya hanya segelintir saja Bumdes di Lambar yang berkategori tumbuh dan berkembang, sedangkan lainnya masih berstatus dasar.
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pekon, yudha Setiawan, Dari 131 desa yang ada di Kabupaten Lampung Barat (Lambar), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan status dasar berjumlah 114 Bumdes atau Desa (87 %), status tumbuh 15 Bumdes atau Desa (11,5 %) dan status berkembang berjumlah 2 Bumdes atau Desa (1,5 %).
Status kategori Bumdes tersebut berdasarkan data perhitungan Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengamanatkan setiap desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Masih kata yudha, Pemerintah Kabupaten sejak tahun 2016 mewajibkan setiap Desa untuk membentuk Bumdes, sehingga pada saat ini dari 131 Desa sudah terbentuk Bumdes 100 persen.
Diketahui, unit usaha yang dikelola oleh Bumdes meliputi usaha simpan pinjam, dana bergulir, sewa peralatan pesta, peternakan, perikanan, perbengkelan, pariwisata, retail modern, jual beli dan perkebunan.
Statistik dan Kendala Pengelolaan Bumdes Lampung Barat berjalan tiga tahun sejak pembentukan, jumlah penyertaan modal Bumdes Lambar capai 20 miliar lebih.
“Total jumlah penyertaan modal Bumdes bersumber dari Dana Desa sejak tahun 2016-2019 adalah sebesar Rp20.792.000.000,- (Dua puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah),” ucap Yudha
“Sementara, jumlah keuntungan (surplus) yang telah dibukukan masing-masing Bumdes di Lambar terhitung per 2018 adalah sebesar Rp 627.188.242,- (Enam ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan dua ratus empat puluh dua rupiah),” ungkapnya.
Diakui Yudha, pelaksanaan pengelolaan Bumdes di Lambar masih jauh dari target yang ingin dicapai.
“Pemerintah mempunyai target mewujudkan Desa hebat melalui pengembangan Bumdes yang berstatus maju sebesar 75 persen,” katanya.
Pendidikan dan pengetahuan Bumdes menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangannya.
“Lemahnya SDM dalam mengelola atau mengembangkan Bumdes menjadi salah satu faktor kendala dan hambatan, ditambah masih banyak Kepala Desa yang berorientasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur dan belum berfikir ke arah pengembangan ekonomi,” jelas Yudha.
Dalam mewujudkan target tersebut, pemkab Lambar akan lakukan pembinaan dan evaluasi secara keseluruhan terhadap kendala-kendala dan hambatan yang ada dalam pengembangan Bumdes di Lambar.
Berikut beberapa upaya pemkab Lambar dalam pengembangan Bumdes kedepan :
Potensi wisata di Desa diarahkan untuk dikelola oleh Bumdes
Menciptakan produk unggulan Desa melalui potensi sumberdaya di Desa diarahkan untuk dikelola oleh Desa berdasarkan sistem klaster (Kawasan) dengan skema kerjasama antar Desa
Diarahkan untuk mendorong satu Kecamatan 1 (Satu) Bumdes yang maju sebagai contoh bagi Bumdes yang lain diusaha Bumdes sesuai dengan kebutuhan lokal di Desa
“Harapannya pengelolaan Bumdes ini dapat memberikan efek kemandirian Desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat dalam rangka kesejahteraan, untuk itu Pemkab Lambar berkomitmen untuk membenahi masalah-masalah yang ada,” pungkas Yudha (Hendri)