PRINGSEWU ( MDSnews)—Puluhan Mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi unjuk rasa didepan tugu gajah simpang Pemda Kabupaten Pringsewu, menyoal “Pringsewu Layak Anak”. Pelecehan seksual di Kabupaten Pringsewu semakin meningkatnya dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Massa dari IMM MPL menyerukan peraturan daerah yang tidak berjalan, bahkan, regulasi yang disusun oleh eksekutif dan Legislatif terindikasi mandul, Pekik Suara lantang diatas mobil komando (Mokom).
Menurut Efi Hardianto.
Ketua IMM Pringsewu seruan Pringsewu layak anak, penolakan kenaikan iuran BPJS, Penerapan Perda yang tidak optimal adalah aksi mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan realita di Kabupaten yang berjuluk Jejama Secancanan.
“Penghargaan pringsewu layak anak yang diberikan kepada Bupati Pringsewu belum pantas diterima, persoalannya, masih banyak pelecehan dan kekerasan seksual”,Pekik Efi Hardianto.
diatas mobil komando. Jumat, (13/09/19).
Masih kata Efi Hardianto, Peraturan daerah yang disusun belum bisa memberikan jawaban, baik aturan maupun dalam penegakan hukum sesuai isi perda tersebut.
Kendati demikian, mahasiswa akan selalu mengkritisi setiap kebijakan tidak pro rakyat. Misalkan, kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan iuran BPJS berdampak kepada masyarakat dan kaum miskin kota lainnya.
“Semuanya, harus menjadi evaluasi baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang terpenting adalah, Kabupaten Pringsewu harus memberikan jaminan keamanan terhadap ibu dan anak yang sering mengalami kejahatan seksual”, Pungkasnya
Selain itu mereka juga mempertanyakan predikat Kabupaten Layak Anak yang di sandang Pringsewu, mengingat belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak dan pencabulan semakin marak terjadi di Pringsewu. “Kami juga menuntut agar perda pengendalian minuman keras serta aturan larangan merokok disembarang tempat supaya ditegakkan,” kata dia.
Menanggapi aksi damai, Asisten I Bidang Pemerintahan Andi Wijaya mewakili bupati Pringsewu menemui para mahasiswa di dampingi Kadis Kesehatan, Kadis P3AP2KB, Kabag Humas, Kasatpol PP, Kepala Kesbangpol dan Sekretaris Dinas.
Menyikapi aksi mahasiswa, Andi Wijaya mengatakan dengan adanya partisipasi kontrol dari mahasiswa seperti ini akan dijadikan bahan evaluasi kedepan.
“Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak ini merupakan fenomena dari sisi lain yakni hasil pengungkapan dari Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah akan tetap berupaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak,” ungkapnya.
Sementara masalah BPJS, menurut Andi
hal itu menjadi persoalan nasional dan merupakan ranahnya pusat.
“Terkait kawasan bebas merokok, sekarang sedang disusun draf perbup-nya,” kata dia.
Usai menyampaikan aspirasi di depan kantor buparti, para mahasiswa bergerak ke Kantor DPRD Pringsewu yang di sambut ketua DPRD sementara Suherman dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Laporan. A, Sentosa
Editor. Bulloh