TULANG BAWANG BARAT (MDDnews) – Hearing soal penyerapan arau realisasi anggaran Sat Pol PP dan Damkar TA 2019, antara Komisi I dan Pihak Sat Pol PP, anggota komisi I DPRD Tulang Bawang Barat, Benny Anwar ragukan keterangan Kasat Pol PP. Ada ketidak wajaran dalam realiasi anggaran di Unit Damkar. Kasat Pol PP Sujatmiko, mengaku minimnya anggaran, khususnya untuk Operasional Damkar.
Dalam hearing yang digelar beberapa waktu lalu, dipaparkan oleh Benny Anwar, menurutnya, pihak Sat Pol PP dan Damkar memberikan keterangan dengan banyak alasan klasik. Disamping itu, ada pembatalan anggaran pengadaan mobil Damkar, lantaran dapat Hibah Kendaraan Damkar dari Jepang.
“Padahal unit Damkar Tubaba yang ada tidak memadai, tetap harus dibelikan, karena telah diposkan anggarannya, meski telah dapat hibah,”kata Benny saat dihubungi tim media ini, via telephone. Sabtu, 16/11/2019.
Dikatakan Benny, di Tulang Bawang Barat ini, dimungkinkan daerah yang memiliki armada damkar terburuk. Setiap ada kejadian kebakaran, Unit Damkar selalu ada alasan kerusakan dan alasan minim operasional. Padahal setiap tahun selalu dianggarkan untuk kebutuhan operasional dan perawatan.
Dalam APBD murni 2019, telah menganggarkan pembelian kendaraan Damkar, namun tidak dibelika. Mengapa perawatan kendaraan operasional tidak optimal.
“Kalau tidak dibelikan kenderaan, anggarannya dikemanakan,? Jika anggarannya dipulangkan ke Kas Daerah, pihak damkar harus menunjukkan bukti pemulangan anggran tersebut. Ini memalukan nama Daerah Tubaba,”ujarnya.
Benny Anwar membeberkan bahwa, pada Tahun 2019 ini, Sat Pol PP yang juga tergabung Satuan Pemadam Kebakaran, teranggarkan APBD Murni sebesar Rp. 5,795 Miliar.
Anggaran yang diberikan itu sudah ada posnya masing-masing. Artinya telah dibagi, Rp.100 Juta selama 12 bulan untuk Perawatan rutin dan berkala kendaraan Dinas Operasional. Kemudian Rp1,65 Miliar untuk pengadaan mobil Damkar 2019. Selanjutnya, anggaran pelayanan Administrasi Kantor Rp.3,44 Miliar.
“Besarnya anggaran ini, dimana letak masalahnya,?. Ini akan jadi soal dan bisa saja warning masuk ke ranah hukum alias bahaya,”tegasnya.
Masih kata Benny, informasi yang didapat juga bahwa, banyak Anggota Sat Pol PP setempat, mengeluhkan gaji honorer per – 1 Januari 2019 belum dibayar.
Dijelaskan juga oleh Ketua Komisi I, Yantoni, saat dihubungi via telephonenya, menjelaskan, Pihak Pol PP telah memenuhi panggilan
Hearing terkait pemberitaan
Damkar tidak bisa digunakan dengan optimal. Armada damkar untuk pemadaman kebakaran menggunakan armada Kabupaten Tulang Bawang.
“Saat hearing yang kami pertanyakan, apa yang menjadi kendala sehingga menjadi permasalahan, berkali – kali kejadian kebakaran, kenapa mobil Damkar Tubaba tidak bisa maksimal,”ungkapnya.
Berkaitan masalah anggaran, Yantoni mengungkapkan,
Dinas Damkar Tubaba
tahun 2019 sudah di anggarkan membeli mobil baru, namun tidak di laksanakan.
Keterangan pihak Damkar, mobilnya tidak jadi di belikan, karena anggarannya di pakai untuk penggunaan lain.
Dan kedepan, kata Yantoni, diharap semua SKPD, harus koordinasi mengenai pembahasan dengan Dewan. Dan kaitan permasalahan kebakaran yang melanda kemarin, menjadi pengalaman.
“Kita butuh kualitas bukan butuh kuantitas. Dan kita melihat tiga bulan yang lalu bahwa, Pemkab mendapat hibah armada damkar, namun masih dalam proses. Kemana anggaran Rp 1.65 Miliar untuk pembelian mobil,”tanya Yantoni.
Terpisah, saat dihubungi Via Telephone Kasat Pol PP, Sujatmiko, mengaku telah menjelaskan permasalahannya dalam hearing bersama Komisi I DPRD pada Kamis, 14/11/2019 kemarin.
Terkait masalah Damkar, memang ada anggaran untuk pembelian kendaraan Damkar tahun 2019. Namun karena ada hibah Kendaraan Damkar dari Japan Firefighter Association, maka di urungkan membeli armada baru.
“Kalau masalah anggaran rutin pemeliharaan, Di Unit Damkar ada 5 unit kendaraan yang diurus. Sedangkan untuk perawatan, 2 unit Mobil Damkar membutuhkan anggaran Rp.600 Juta, agar semua berfungsi dengan baik. Sementara faktor kita karena minimnya anggaran,”ungkap Sujatmiko.
Dari itu, Sujatmiko menambahkan, Sat Pol PP, khusus Bidang Damkar telah menyampaikan kendalanya dihadapkan Komisi I DPRD Tubaba.
“Intinya, pihak Komisi I telah memberikan evaluasi, dengan harapan meningkatkan kinerja berikut masalah anggaran yang seharusnya dibutuhkan. Kemudian kemungkinan dapat membeli kendaraan baru walaupun telah mendapat hibah,”pungkasnya.
Laporan : Sapriyadi
Editor : Roy