BANDARLAMPUNG (MDSnews) –Gubernur Arinal Djunaidi membuka secara resmi diskusi publik yang diselenggarakan Universitas Bandarlampung (UBL) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung, diaula Kampus Pascasarjana UBL, Rabu (22/1)
Diskusi ini mengusung Tema “Membangun Sinergi dalam Upaya Konservasi Sumberdaya Hutan dan Lingkungaan”
Turut hadir juga narasumber dari Anggota DPR RI Hanan A Rozak, Anggota DPD RI Perwakilan Lampung Bustami Zainudin, Kepala Set Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kustanta Budi Prihatno, Dosen Universitas Lampung (Unila) Dr Ir Slamet Budi Yuwano MS dan Agus Triono SH., MH., PhD, Dosen UBL Dr Eng IB Ilham Malik ST., MT., ATU, Direktur Walhi Irfan Tri Musri
Diskusi ini terfokus pada masalah dengan topik yang lebih mikro. sehingga mendapatkan solusi dan rekomendasi, dengan tujuan mengungkap fakta-fakta kerusakan hutan di Provinsi Lampung dan dampak yang ditimbulkan dan menggali lebih dalam penyebab kerusakan hutan dari berbagai perspektif. Termasuk penerapan aturan pemerintah, hukum, sosial kemasyarakatan dan pembangunan wilayah.
Arinal menjelaskan bahwa Lampung memiliki 1.004.735 hektare hutan secara keseluruhan. Dengan rincian hutan konservasi dengan luas 462.030 hektare, hutan lindung 317.615 hektare, dan hutan produksi 225.090 hektare. Sementara untuk luas kawasan hutan yang rusak ada sekitar 37,42% atau 375.928 hektare.
“Kita harus menjaga kelestarian alam. Bila hutan dan lingkungan kita baik, maka hidup kita juga akan baik,” kata Arinal.
Kemudian ia mengatakan hutan-hutan yang ada terus dijaga dan jangan sampai dirusak. Kemudian penyelesaian konflik hutan yang terjadi harus diselesaikan. Kemudian ia mengatakan bahwa pihaknya terus memberikan perhatian khusus bukan hanya sekedar kebijakan semata namun ada upaya konkritnya.
“Secara kualitas dan kuantitas mengalami kerusakan. Maka kita jadikan itu perhatian,” katanya.
Diharapkan diskusi tersebut dapat merumuskan alternatif solusi yang efektif penanganan kerusakan hutan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya di Provinsi Lampung. (Nuyy)