Lampung Utara (MDSnews) – Kotabumi DPC (Pospera) Posko Pemenangan Rakyat, Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mendesak penegak hukum dan instansi terkait menuntaskan dugaan Fee Proyek DAK (Dana Alokasi Kusus) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Desakan itu disampaikan Pospera saat menggelar Orasi/aksi damai pada hari, Jumat (31/01).
Dalam peryataan sikapnya, Pospera meminta agar APH dan APIP, serius menangani dan mengungkap korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). “Kami meminta agar Ibu Kajari serius menangani masalah dugaan fee DAK tahun 2019 di Diknas Lampura,” ujar Yokie selaku Korlap Pospera.
Puluhan anggota DPC Pospera (Posko Perjuangan Rakyat) berkumpul ditaman sahabat, kemudian bergerak ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kejaksaan Lampura dan Inspektorat.
Ketua Pospera Lampung Utara, Juwaeni Adami memaparkan, jika dalam waktu 4×24 jam para penegak hokum tidak dapat memenuhi tuntutan Pospera maka massa akan kembali melakukan aksinya.
“Kami akan lakukan aksi kembali dengan membawa massa dalam jumlah yang lebih besar, jika tuntutan kami ini diabaikan. Kami akan melanjutkan ke Polda Lampung, maupun Kejati Lampung,” Sambung Juwaeni.
Ditempat terpisah, Seketaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan, Syaiful Nawas menanggapi hal itu, Mengatakan akan menyampaikan ke pimpinannya.
“Kami tampung dan akan kami sampaikan ke pimpinan kita. Setelah itu dapat kita masukan/sampaikan kepimpinan akan kita tindak lanjuti terkait masalah tersebut,” tutupnya.
Laporan : Rama