KONI Provinsi Lampung Gelar Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Dana

Bandar Lampung HOME TERBARU

BANDAR LAMPUNG (MDSnews) –
Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait teknis penyusunan laporan keuangan KONI Propinsi Lampung menggelar Bimbingan Teknis tentang Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban keuangan Dana KONI Provinsi Lampung di Hotel Emersia , Kamis (5/2).

Hadir dalam agenda ini Ketum KONI Lampung Prof. Dr. Ir. M Yusuf Barusman, MBA, dengan Narasumber Bobby Irawan dan ketua Panitia Prof. Dr. Lindrianasari, para ketua cabor lampung dan para undangan.

Dalam sambutan Sekretaris Umum KONI Lampung Subeno menjelaskan tentang penyusunan sistem laporan pertangung jawaban keuangan dana KONI dapat lengkap sesuai anggaran yang di keluarkan. Hal ini guna meminimalisir penyimpangan anggaran yang di peroleh cabang olah raga agar sesuai standard anggaran yang di keluarkan Gubernur Lampung.

Lanjutnya Sekretaris Umum KONI Lampung Subeno mengatakan Bimtek sesuai uu no 3 tahun 2005 tentang keolah ragaan nasional. Dengan mengangkat tema sistem penyusunan laporan pertangung jawaban keuangan dana KONI, diharapkan masing masing Cabor mampu menyusun laporan yang benar.

“Selama ini, berkesan Cabang olah raga memandang remeh dan menyepelekan setiap pertangung jawaban laporan. Diharapkan dengan Bimtek ini, akan ada kesadaran Cabang olah raga menyusun laporan sesuai dengan aturan dan standart keuangan daerah”ujar Subeno

Hal tersebut dipaparkan oleh Narasumber Bobby Irawan saat bimbingan teknis penyusunan laporan pertangung jawaban keuangan yang diikuti cabang olah raga di bawah naungan KONI Lampung.

“Dalam penyusunan, ketika anggaran akan di keluarkan maka cabor diharapkan menyusun anggaran awal. Jangan sampai anggaran yang dikeluarkan merugikan keuangan negara. Mark up harus dihindari karena sudah ada rincian sebagai acuan besaran setiap kegiatan,” kata Bobby

Dari usulan Porwil lalu, terdapat banyak mata anggaran yang di keluarkan dengan banyak pengeluaran sehingga tidak seragam. Untuk itu kedepan standar harga harus jelas, karena sistem pengadaan yang mengacu standar pengeluaran keuangan pemerintah daerah hanya menerapkan pengeluaran tiket, hotel dan uang saku.

“Pelaporan dalam Pengadaan barang di harapkan ada contoh barang yang disimpan oleh masing masing cabang olah raga . Dengan kata lain besaran harga dan barang harus sama sehingga ketika ada pemeriksaan, antara bidang satu dan lainnya ada keseragaman antara mutu barang dengan biaya yang dikeluarkan,” kata Bobby

Laporan : Nuy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *