Lampung Utara (MDSNews) – Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur Zonasi tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) didugakuat jadi ladang bisnis Disdikbud Lampung utara dengan para kepala sekolah SMP setempat.
Pasalnya, banyak nya kejanggalan yang terjadi dalam proses PPDB jalur Zonasi tersebut.
Haltersebut terjadi dari dugaan Manipulasi data yang mana, dengan dalil menganti kartu keluarga (KK) dengan keterangan domisili. Yang dijadikan kelengkapan syarat pendaftaran oleh orang tua/wali calon peserta didik baru di sekolah yang dituju.
Permasalahan tersebut disinyalir merupakan permainan dari sejumlah Oknum panitia PPDB kepada orang tua atau wali peserta didik baru, yang difasilitasi oknum pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampura, guna mendapatkan keuntungan pribadi.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Peduli Pendidikan Daerah Bersih (APPDB) menyambangi Kantor Disdikbud, DPRD serta Polres Lampung Utara.
Ketua KAHMI Lampung Utara, Farouk Danial mengatakan, kedatangannya bersama HMI dan GMBI Lampura merupakan tindak lanjut aspirasi terkait indikasi dugaan pemalsuan dokumen, dalam proses PPDB seluruh SMP Negeri di Lampura.
Farouk menduga adanya indikasi pemalsuan dokumen, mulai dari data Kartu Keluarga (KK) dan surat keterangan domisili yang dipalsukan, sehingga dinilai melawan hukum.
“Alhamdulillah, laporan kita sudah diterima Unit Tipiter Polres Lampung Utara,” ujar Farouk kepada Headlinelampung, usai memberikan dokumen pengaduan di Polres Lampung Utara, Rabu (08/07).
Selanjutnya, Farouk mengungkapkan, dirinya bersama rekan-rekan melaporkan seluruh SMPN di Lampura yang menggunakan jalur Zonasi secara daring (dalam jaringan/online) ke pihak berwajib.
“Akan kita kawal permasalahan ini. Apabila ditemukan tindakan melawan hukum, Kami berharap dapat diproses hukum dan hasil PPDB ini dianulir atau dibatalkan,” ujar nya.
Diketahui, Aliansi Peduli Pendidikan Daerah Bersih (APPDB) merupakan gabungan dari sejumlah Organisasi, yaitu Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), yang sangat ingin dunia pendidikan di Lampura maju dan berkembang lebih baik lagi.
Laporan : Rama/ta