Tanggamus, (MDSnews) – Camat Pugung Kabupaten Tanggamus Drs. Hardasyah, MM, mengimbau dan mengingatkan para Calon Kakon terpilih, perangkat pekon supaya tidak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang disalurkan pemerintah kabupaten.
Hal ini diungkapkan Hardasyah terkait menyikapi Kepala Pekon terpilih Pekon Talang Lebar yang sempat di beritakan beberapa media, menerima BLT DD.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Selasa (26/01/2021) Hardas mengatakan, perangkat pekon tidak layak terima BLT Dana Desa, apalagi Kakon terpilih.” Sekarang ini kita juga sedang susah, oleh sebab itu masyarakat juga jangan dibikin tambah susah,” ujarnya.
Menanggapi Kepala Pekon terpilih, Pekon Talang Lebar yang sempat di beritakan beberapa media, menerima BLT DD, tim kecamatan sudah turun ke Pekon Talang Lebar.
“Ternyata benar adanya bahwa Kakon tersebut menerima BLT DD, dari hari rapat kami intruksikan supaya Kakon terpilih mengundurkan diri, dari penerima BLT, memalukan, karena masih banyak yang layak menerima warga banyak yang masih susah,” ujar Camat.
Ditegaskan Hardas, seluruh keluarga inti dari kades/kakon, Sekdes, BHP, staf pekonnya yang mampu, dihimbau mengundurkan diri bagi yang mendapat bantuan langsung tunai. Catat, bagi suami atau istri dari perangkat desa / pekon maka diminta untuk mengundurkan diri bagi yang menerima bantuan ini (BLT Dana Desa.).
“Terkait dengan teknis pendataan bagi penerima BLT yang segera dilakukan, Hardas meminta kepala pekon supaya menggandeng berbagai pihak sehingga program tersebut tepat sasaran,” tegasnya.
“Nanti saat pendataan supaya cepat, tepat, dan bermanfaat maka secara teknis harus melibatkan tim lainnya, misalnya pendamping PKH, pendamping desa, ketua RT/RW. Hal ini dilakukan karena mereka yang lebih paham kondisi masyarakat calon penerima bantuan ini,” ucapnya.
Mengingat bantuan tersebut disalurkan berupa tunai dan non-tunai maka Hardas juga berpesan kepada kepala Pekon untuk memantau proses penyaluran bantuan tersebut.
Dirinya berharap, tidak ada pemotongan bantuan oleh tim penyalur. “Meski bantuan yang disalurkan ini karena adanya bencana pandemi COVID-19, bukan berarti pertanggungjawabannya ditiadakan tetapi justru harus diawasi. Selain itu, saya meminta supaya jangan ada pemotongan bantuan dengan tujuan biaya administrasi. Sekarang ini kita juga sedang susah, oleh sebab itu masyarakat juga jangan dibikin tambah susah,” kata Hardas. (Riyan.G)