Lampung Utara, (MDSnews) – Kasus penganiayaan yang menimpa Kaur Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat telah masuk babak baru, Selasa, 16 Februari 2021, saat ini telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kotabumi (P 17).
Melalui surat pemberitahuan penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/22/II/Res. 1.6/2021 tentang pemberitahuan dimulainya proses penyidikan terhadap tersangka Mahendra Kusuma (31) dikenai pasal 351 KUHP, dengan korbannya Mahmud Albert (39) pada, Selasa, 2 Juni 2020 lalu di Kantor Desa setempat.
PH korban, Samsi, sekaligus Ketua LBH Awalindo Lampura menambahkan, pihaknya meminta kepada aparat kepolisian resort setempat dapat lebih cepat dan tegas dalam merespon laporan masyarakat. Apalagi itu dilakukan oleh aparat, khususnya berada di wilayah pedesaan yang notabene adalah pelayan rakyat. Pasalnya, telah lebih dari 7 bulan belum ada peningkatan terhadap proses penyidikan, sehingga mengundang tanda tanya masyarakat.
“Kasus itu terjadi pada Juni 2020, tapi baru hari ini dilimpahkan ke kejaksaan. Ada apa ini? kami berharap aparat hukum dapat bertindak tegas cepat dan efektif. Sehingga tak mengundang tanda tanya di masyarakat, “tambah Samsi selasa malam, Selasa (16/02/2021)
Pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum untuk bekerja lebih mengedepankan integritas, sesuai dengan harapan dan semboyan selama dikenal masyarakat. Sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan rakyat, khususnya kepada pihak yudikatif itu disana.
“Semoga ini menjadi jawaban atas pertanyaan masyarakat selama ini, bisa menjadi penyejuk rasa keadilan yang didambakan rakyat. Khususnya korban sebagai pihak paling dirugikan dalam kasus ini, “terangnya.
Sebelumnya, Kuasa Hukum korban penganiayaan mantan Kasi Kemasyarakatan Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat mempertanyakan proses hukum yang dilaporkan oleh kliennya. Pasalnya, hingga saat ini belum ada tindak lanjut, meski itu telah berlangsung selama beberapa bulan berjalan. Apalagi kejadiannya terjadi saat rembug desa guna menyelesaikan sejumlah persoalan disana, mulai dari tidak dibayarkannya siltap sampai mengangkat anak oknum Kepala Desa menjadi aparat.
Bahkan, yang lebih fatal selain permasalahan tersebut berlanjut sampai hampir lebih dari tiga tahun. Awal mula terkuak salah satu perangkat desa Kamplas (Kasi Pemerintahan) putra kandung dari oknum Kepala Desa (Kades) setempat. “Artiannya pembinaan maupun pengawasan hanya sekedar simbolis semata, terkesan kecolongan bahkan dimaknai pembiaran tanpa ada tindakan,” katanya.
Lanjutnya, peristiwa itu disaksikan oleh Camat bersama Muspika kecamatan dan desa setempat. Termasuk Babinsa dan babinkamtibmas sehingga merusak tatanan yang ada. Belum lagi, itu dilakukan oleh rekan sejawatnya sama bekerja sebagai kasi di pemerintahan desa setempat. Akibat mencuatnya permasalahan siltap tidak diterima aparat disana, bahkan ada dua bulan tak dibayarkan dengan berbagai alasan tak masuk akal.
“Itu sudah dua bulan lebih ini berlangsung peristiwa sejak, Selasa, 2 Juni 2020 menimpa klien bernama Mahmud Albet. Yang tertera pada laporan bernomor: LP / 525 / B / VI / 2020 / POLDA LAMPUNG / RES L.U. Sehingga kami mempertanyakannya, sudah sejauh mana perkembangannya, “kata PH, Samsi Eka Putra, sekaligus Ketua LBH Awalindo Lampura itu melalui sambungan ponselnya, Selasa, 18 Agustus 2020.
Menurutnya, sampai dengan saat ini pihaknya belum melihat itikad baik dari perilaku maupun pihak keluarga. Setelah sebelumnya pihak penegak hukum (Polres), memberikan waktu bagi kedua belah pihak melakukan mediasi internal. Namun, di lapangan seperti bertepuk sebelah tangan. (Rma/Hs)