Pesisir Barat, (MDS News) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kebupaten Pesisir Barat, kembali memperjuangkan nasib tenaga honor daerah (honda) dengan menemui Gubernur Lampung. Hal tersebut disampaikan wakil ketua I Piddinuri, SH di ruang kerjanya (Senin 8/03/2021).
Dikatakan Piddinuri, pada hari jumat yang lalu pada tanggal 5 maret 2021, unsur pimpinan dan anggota dprd pesisir barat sudah bertemu dengan wakil gubernur lampung Chusnunia Chalim.
“Jumat kami dari dprd dan juga pihak pemkab pesisir barat, sudah bertemu dengan wagub. Dimana dalam pertemuan itu, pihak pemprov akan turun ke pesisir barat dalam menindak lanjuti permasalahan tersebut”, jelasnya.
Kemudian dilanjutkannya, bahwa pihak pemerintah provinsi lampung melaui Inspektorat, akan segera turun dalam waktu dekat ini ke pesisir barat.
“Yang jelas begini, kita kan sudah anggarkan dana untuk honor para tenaga kontrak itu pada tahun 2020 sebanyak 3115 orang tenaga honorer. Jadi itulah patokan kita. Adapun jumlah tenaga honorer itu yang telah diberhentikan sebanyak sekitar 600 orang”, lanjutnya.
Lebih lanjut, Piddinuri mengatakan bahwa apabila ada perubahan ataupun pengurangan, bisa dilakukan di akhir tahun anggaran. Saat ini laksanakan dulu apa yang sudah ditetapkan.
“Untuk SK para tenaga honda itu belum bisa di keluarkan. Harus menunggu Pjs Bupati Pesisir Barat, karena saat ini Plh tidaknbisa melakukan kebijakan tersebut. Nanti bila sudah ada Pjs, diprioritaskan untuk segera diselesaikan”, tandasnya.(Frans)