Pesawaran, (MDSnews) – Komisi IV DPRD KAbupaten Pesawaran melontarkan sejumlah pertanyaan kepada Dinas Sosial setempat terkait pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) saat pembahasanan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kabupaten Pesawaran, Selasa (20/4/2021).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pesawaran Roliansyah mengatakan, pihaknya mengajukan beberapa permintaan kepada Dinsos terkait data.
“Saya meminta jumlah KPM sesuai nama tapi tapi menurut Dinsos data tersebut bukan wewenang mereka,” ujarnya.
Menurutnya, Komisi IV juga menyoal perihal pihak ketiga kepada Dinsos atas keberadaannya sebagai Supplier (penyalur) bagi E-Warong.
“Menurut Dinsos, hal tersebut merupakan kewewnangan E-Waring dan memang murni bisnis,” katanya.
Roliansyah menyebut, salah satu perwakilan Dinsos sempat meminta DPRD untuk membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki program BPNT Pesawaran.
“Kasi fakir miskin, Taskini, dia bilang buat saja Pansus, bagus juga sarannya, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan kami untuk menemukan titik terang,” tuturnya.
“Ya semoga saja kedepannya masyarakat bisa mendapatkan haknya secara utuh dan apa yang dicita-citakan pemerintah pusat melalui program investasi bisa berjalan dengan lancar,” tutupnya. (Ram/Arf)