Lampung Utara (MDSnews) – Kasubag Advokasi dan Pembinaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lampung Utara, mengklarifikasi terkait pemberitaan kegiatan Bimtek yang dilakukan pihaknya yang diduga tidak tepat sasaran dan dinilai boros, Jumat (30/04/2021).
Agusri mengatakan, Bimtek itu merupakan kebutuhan daerah, dikarenakan masih banyak terjadi kesalahan dalam penentuan metode pengadaan ataupun pemaketan kegiatan pada tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa.
“Penggunaan E-Procurement dalam pengadaan Barang/Jasa dengan aplikasi SPSE masih banyak belum dipahami PPK, tentang penggunaan Aplikasi SIRUP versi 4.0 serta meningkatkan komunikasi, koordinasi, kerjasama, dan kolaborasi semua stakeholder dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2021,” kata Agusri.
Lanjutnya, hal ini untuk memastikan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara berjalan dengan baik dan benar.
“Dengan mengikuti Bimtek, pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat dipercepat. Meningkatnya pemahaman akan membuat kinerja PPK akan lebih efektif dan efisien, dan sangat terkait dengan penilaian MCP KPK,” imbuh nya.
Dirinya juga menjelaskan, pemateri kegiatan dari Lembaga Pelaksana Pelatihan Politeknik Negeri Lampung (Polinela) karena lembaga tersebut representatif dan dikenal kredibel sejak lama dalam pengadaan barang dan jasa.
“Mereka juga merupakan pioneer dan mendapatkan izin LKPP untuk melaksanakan bimtek pengadaan barang dan jasa di Provinsi Lampung,” jelasnya.
“Bimtek dihadiri dua puluh lima orang. Memang tak semuanya PPK yang mengikuti. Selain PPK ada juga pegawai honorer sebagai admin PPK, itu tidak menyalahi, karena beberapa PPK adalah kepala OPD, mereka punya kesibukan yang lain, kegiatan ini sifatnya lundsump dilaksanakan selama dua hari dengan anggaran tujuh puluh lima juta rupiah,” pungkas Agusri. (Rama)