Pesisir Barat (MDSnews) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat (DPRD) meminta pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat melakukan pemerataan dalam pembangunan, hal tersebut di tekan kan kembali pada pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 bertempat di Lamban Apung beberapa hari yang lalu.
Hal tersebut di tekan kan mengingat ada daerah yang sama sekali belum tersentuh pembangun seperti di empat desa di kecamatan Bengkunat.
Di Daerah tersebut mulai dari akses jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan di nilai masih dalam kategori tidak layak menurut DPRD Pesisir Barat.
Ahmad muhyan anggota DPRD Pesisir Barat mengatakan, dengan ada nya musrenbang ini mereka akan berjuang memprioritaskan kan hak -hak warga nya sesuai dengan amanat Undang-undang dasar tahun 1945.
“Walaupun dalam mewujudkan tidak akan mudah karena terkendala perijinan mengingat sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS),”ujar Muhyan. (Frans) .