LAMPUNG UTARA (MDSnews)-Dinas Pertanian Lampung Utara (Lampura) dengan anggaran yang dikelola pada tahun 2021 kisaran 2 miliar lebih, diduga tidak efektif dan efisien, pengelolaan anggaran di instansi tersebut terindikasi belanja honorarium dan perjalanan dinas sangat berlebihan. Berdasarkan prinsip atau penganggaran berbasis kinerja double costing dengan tusi.
Dengan adanya Dugaan pemborosan anggaran yang dinilai cenderung lari ke Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), hasil kinerja dinas pertanian Lampura dipertanyakan, Kamis (7/4/22).
Beberapa kali disambangi di kantor nya Kepala dinas Pertanian Lampura Ir.Hi. Wahab, MM. tidak dapat di jumpai.
Di Ruangan terpisah, bendahara Satma Wati menyampaikan, surat konfirmasi tertulis dari Medinas Lampung telah saya sampaikan dengan Kepala dinas bang, dia tidak bilang apa-apa cuma melihatnya saja.
Di Tempat terpisah Humas GMPK Lampung Utara Adi Rasyid saat dimintai tanggapan terkait anggaran Dinas Pertanian Lampura ini kritisinya, Anggaran 2 milyar lebih di Dinas Pertanian itu sebenarnya hal yang wajar saja asalkan kegunaan nya tepat sasaran.
Akan tetapi, jika anggaran tersebut terdapat beberapa item yang sangat berlebihan maka perlu ditinjau kembali, itu rananya inspektorat dan BPK.
Dalam logika saja, dari anggaran 2 milyar yang dikelola.Hampir Mencapai 5 ratus juta rupiah masuk di item perjalanan dinas dengan hemat saya ini jauh dari kata efisien, tegas Adi Rasyid.
Item belanja Honorarium jumlah nya sangat janggal, yang mana terdapat nilai Rp 1.257.500,. Saya rasa ini sangat berlebihan, patut diduga ada permainan anggaran di ltem ini.
Belanja alat tulis Kantor mencapai Rp 139.996.500,. Dari tiga Item ini saja hampir menghabiskan anggaran 2 miliar.
Sedangkan anggaran 2 miliar lebih tersebut, hanya 2 Item yang yang langsung manfaat nya ke masyarakat jika tersalurkan seperti, belanja bahan-bahan bibit buah-buahan Rp 97.364.000, dan belanja hibah kelompok tani/ternak Rp 375.000.000.
Besar harapan saya, selakau Humas GMPK Lampung Utara agar, inspektorat dapat mengaudit anggaran Dinas Pertanian tahun 2021 yang mana disinyali diduga ada nya penyimpangan yang mengarah ke korupsi, Pungkas Adi Rasyid.
Adi Rasyid menambahkan, semestinya Dinas pertanian Lampura dapat transparan dalam pengelolaan anggaran. Serta, kelompok tani mana saja yang masih aktif, dalam mengelola bantuan hewan ternak seperti kambing dan sampai beberapa tahun belakangan ini.
Banyaknya kegiatan yang disinyalir telah dikondisikan dalam pembentukan kelompok tani, sehingga bantuan bibit jagung, padi dan pupuk diduga kuat ada pungli, tegas Adi Rasyid.
Sampai berita ini ditayangkan, Kepala Dinas pertanian belum dapat dikonfirmasi, dihubungi melalui telepon dan WhatsApp milik nya tidak ada jawaban, (Rma)