LAMPUNG UTARA (MDSnews) – diduga anggaran yang dikelola Dinas pertanian Lampung Utara (Lampura) tidak tepat sasaran, jauh dari kata efektif dan efisien. Anggaran di tahun 2021 hampir mencapai 3 miliar terindikasi pemborosan, Sabtu (9/4/2022).
Saat dijumpai di ruang kerjanya, irban 2 Agus, untuk sementara saya belum bisa beri statement, tapi akan segera saya koordinasikan dengan sekretariat dan Irbansus.
Guna menelaah, serta menindaklanjuti pemberitaan Medinas Lampung terkait Anggaran di Dinas pertanian.
Kami pula, sangat berterima kasih dikarenakan dari pihak medinas Lampung bisa berkoordinasi langsung dengan kami pihak inspektorat, ucap Agus.
direktur LBH awalindo Syamsi Eka Putra, SH,. saya menanggapi dari pemberitaan, medinaslampungnews.co.id tanggal 7 April 2022, adanya pemberitaan itu menurut saya cukup tepat, dikarenakan jika penggunaan anggaran itu kurang efektif memang itu sebuah pemborosan, adanya pembelanjaan tidak penting.
Terutama Dinas Pertanian, di dinas itu sangat lemah sekali, mengapa begitu, hampir setiap tahun ada bantuan bibit buah dan lain-lainnya.
“Jika bisa dikelola dengan baik, secara profesional tentunya Lampung Utara ini sudah menjadi sentra buah, sejak lama.”ujar Samsi.
Akan tetapi buah-buah yang ditanam itu, kemana? Ini menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat.
Saya pula di desa Bandar putih kecamatan Kotabumi Selatan, saya selaku ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan) notabennya yang membawahi beberapa kelompok tani, Desa setempat.
Itu tidak ada pembinaan sama sekali selama ini, Jadi bukan hanya cerita. Saya selaku ketua gapoktan tidak pernah mengetahui jika ada program apa saja dari dinas semua serba tertutup, papar Samsi.
“Hanya ada di kelompok-kelompok petani tertentu, tiba-tiba muncul ada bantuan dan itu pula tidak jelas.”
Ini tidak ada transparansinya sama sekali, sama halnya yang disampaikan rekan kita dari gerakan masyarakat perangi korupsi (GMPK), inspektorat itu harus lebih teliti, saya setuju. Ucap Samsi.
Dikarenakan selama ini, dengan logika dan kasat mata, bukannya kita bicara di tahun 2020-2021 ini sudah semenjak lama tidak ada kejelasan uang miliaran rupiah, yang digelontorkan untuk dinas pertanian itu kemana.
Kelompok tani mana yang bisa dijadikan contoh, adapun pembinaan kelompok tani yang mana kelompok tani nya, kata Samsi.
Rasio dalam satu desa, itu kelompok tani nya harus ada berapa? Berapa kelompok tani per desa/kecamatan yang telah terbina, itu tidak terdata.
Ini mungkin menjadi koreksi, adanya pemberitaan ini, di dinas pertanian, memang harus dilakukan pembenahan.
Jika ada peningkatan penggelontoran dana untuk Dinas pertanian saya sangat setuju selaku ketua gapoktan, bagian dari petani Lampung Utara untuk meningkatkan kualitas kapasitas petani,
“Tapi realisasinya harus jelas ini yang menjadi misteri selama ini.”pungkas Samsi. (Rma)