Tulang Bawang Barat (MDSnews) – Dugaan penyimpangan anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Lampung, tahun anggaran 2021 jadi perhatian sejumlah pihak.
Ditemui di ruang kerja Inspektorat Tubaba Senin (11/4/2022), Inspektur Perana Putra, SH., MH mengaku telah mendapatkan informasi terkait dugaan penyimpangan dana kegiatan Damkar 2021.
“Informasi itu sudah saya terima beberapa hari lalu, informasinya juga dikatakan dari salah satu Kabid, benar atau tidak kami tidak tahu nanti akan kita minta keterangannya, sebab posisi Kabid itu dimana belum jelas, kabarnya lagi dinas luar menghadap kementerian, nanti kita cari informasinya,” kata Perana.
Menurut Perana, Inspektorat Tubaba sangat sigap dalam berbagai informasi terkait berbagai personal menyangkut Anggaran Pemerintah, dan berbagai persoalan ASN.
“Nanti akan kita cari siapa PPK nya, siapa Bendaharanya. Nanti kita jadwalkan pemanggilannya. Soalnya masih banyak persoalan yang lagi antri dilaporkan di Inspektorat. Saat ini sedang ada pemeriksaan BPK di Tubaba sampai tanggal 19 April 2022. Jadi kita lagi dampingi BPK dahulu, informasi itu akan segera kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
Menyikapi dugaan tersebut, Wakil Ketua 1 DPRD Tubaba Busroni, SH, menginstruksikan Ketua Komisi 1 untuk melakukan pengawasan dan melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan penyimpangan anggaran DPKP Tubaba.
” Pak Yantoni selaku Ketua Komisi l harus melakukan pemanggilan terhadap DPKP Tubaba. Karena berdasarkan berita yang saya baca, antara kepala Dinas dan Kabidnya saling lempar. Untuk mencari kebenarannya, mereka berdua harus dipanggil,” kata Busroni saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan selulernya, Senin (11/4/22).
Ditempat terpisah, Yantoni Ketua Komisi 1 DPRD Tubaba dengan tegas akan segera melakukan pemanggilan sejumlah pihak pada Dinas Pemadam Kebakaran Tubaba.
“Terkait adanya dugaan mark up atau penyimpangan anggaran pada DPKP, akan segera kita lakukan pemanggilan atau hearing agar dapat kita buka sejujur-jujurnya, jika memang benar terindikasi banyak penyimpangan, maka ini harus segera ditangani dengan serius, baik itu soal Mark Up perbaikan mobil Damar, pengadaan alat kelengkapan kantor, pelayanan umum kantor, atribut anggota, dan lain-lain,” kata Yantoni
Diberikan sebelumnya, dugaan penyimpangan anggaran DPKP Tubaba tahun 2021 diantaranya pada program kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor sebesar 242 juta, program penyediaan peralatan perlengkapan kantor 13 juta.
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 162 juta, dan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan mencapai 383 juta, sedangkan Kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah sebesar 903 juta untuk 70 personil damkar.
“Kalau perbaikan kendaraan cuma ganti mesin semprot, sirine, dan beberapa Ban dan pengecatan. Kalau honor, awal tahun 2021 hingga bulan September, menerima gaji 900 ribu, dan mulai Oktober barulah naik menjadi 1,2 juta. Kalau tidak masuk, honor akan dipotong 20 ribu per absen, bahkan tahun 2021 banyak personil mengundurkan diri dan diganti secara diam-diam.
Kalau untuk pengadaan perlengkapan di Pos Damkar ini tidak ada pengadaan apa-apa, bahkan kami beli minum saja patungan uang kami sendiri, yang ditanggung hanya listrik dan wifi. Tempat tidur saja kami bawa sendiri, fasilitas TV ini bekas, dan lihat saja sendiri kondisi pos ini, MCK saja tidak ada kami harus numpang ke mushola dan tetangga terdekat. Apalagi di kantor Dinas kami piket bergantian, lihat saja perlengkapannya pake barang lama” ungkap sumber yang enggan disebutkan.(PN)