LAMPUNG UTARA (MDSnews) – Merebaknya berbagai keluhan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) Lampung Utara (Lampura), dari beberapa desa dan kecamatan setempat, telah lama terbentuk tetapi tidak ada pembinaan sama sekali, sehingga mereka tidak mengetahui ada program apa saja di Dinas Pertanian Lampura.
Diduga yang mendapat bantuan hanya ada di kelompok-kelompok petani tertentu, itu pula tidak jelas di masyarakat sekitar apakah itu program bantuan Hibah atau bergulir. Selama beberapa tahun belakangan ini bantuan dari pemerintah baik dari daerah atau pusat dianggap kurang transparan.
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk Dinas pertanian Lampura pada tahun 2021 hampir mencapai 3 miliar, diduga tidak tepat sasaran dan jauh dari kata efektif, Kamis (14/4/2022).
Humas GMPK Lampung Utara Adi Rasyid ketika dimintai tanggapan terkait pemberitaan di Dinas Pertanian, mengatakan, menurut kajian dan logika saya dari biaya perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor dan belanja honorarium hampir menelan anggaran 2 miliar, menurut hemat saya itu sudah berlebihan.
Dari anggaran yang telah digelontorkan Pemkab Lampura ke dinas pertanian, azas manfaat nya harus jelas, program apa saja yang telah berjalan, berapa kelompok tani yang telah mereka bina, bantuan bibit apa saja yang sudah tersalurkan ke masyarakat melalui kelompok berapa jumlah bibit yang telah mereka salurkan, seharus nya transparan, ujar Adi Rasyid.
Tidak hanya itu, ada bantuan-bantuan dari pusat yang berbentuk hewan ternak seperti kambing dan sapi, itu data nya harus jelas transparan kelompok mana saja yang dapat selama ini, di desa apa,kecamatan mana dan sejauh apa progres nya.
Disini kepiawaian Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di uji. Jika kurang mampu harapan saya dalam hal ini, Aparat Penegak Hukum (APH) harus segera selidiki atas adanya indikasi-indikasi yang telah berkembang di masyarakat, Pungkas Adi Rasyid.
direktur LBH awalindo Syamsi Eka Putra, SH,. saya menanggapi dari pemberitaan, www.medinaslampungnews.co.id adanya pemberitaan itu menurut saya cukup tepat, dikarenakan jika penggunaan anggaran itu kurang efektif memang itu sebuah pemborosan, adanya pembelanjaan tidak penting.
Terutama Dinas Pertanian, di dinas itu sangat lemah sekali, mengapa begitu, hampir setiap tahun ada bantuan bibit buah dan lain-lainnya.
“Jika bisa dikelola dengan baik, secara profesional tentunya Lampung Utara ini sudah menjadi sentra buah, sejak lama.”Ucap Samsi.
Akan tetapi buah-buah yang ditanam itu, kemana? Ini menjadi sebuah pertanyaan di masyarakat.
Saya pula di desa Bandar putih kecamatan Kotabumi Selatan, saya selaku ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan) notabennya yang membawahi beberapa kelompok tani, Desa setempat.
Itu tidak ada pembinaan sama sekali selama ini, Jadi bukan hanya cerita. Saya selaku ketua gapoktan tidak pernah mengetahui jika ada program apa saja dari dinas semua serba tertutup, papar Samsi.
“Hanya ada di kelompok-kelompok petani tertentu, tiba-tiba muncul ada bantuan dan itu pula tidak jelas.”
Ini tidak ada transparansinya sama sekali, sama halnya yang disampaikan rekan kita dari gerakan masyarakat perangi korupsi (GMPK), inspektorat itu harus lebih teliti, saya setuju. Ucap Samsi.
Dikarenakan selama ini, dengan logika dan kasat mata, bukannya kita bicara di tahun 2020-2021 ini sudah semenjak lama tidak ada kejelasan uang miliaran rupiah, yang digelontorkan untuk dinas pertanian itu kemana.
Kelompok tani mana yang bisa dijadikan contoh, adapun pembinaan kelompok tani yang mana kelompok tani nya, Tegas Samsi.
Rasio dalam satu desa, itu kelompok tani nya harus ada berapa? Berapa kelompok tani per desa/kecamatan yang telah terbina, bantuan apa saja yang telah diterima itu tidak terdata.
“Realisasinya harus jelas ini yang menjadi misteri selama ini.”
Dalam hal ini saya meminta, Inspektorat dan APH dapat bekerjasama untuk mengaudit kembali Dinas Pertanian Lampung Utara. Pungkas Samsi. (Rma)