Tanggamus (MDSnews) – Puluhan kepala pekon beserta aparaturnya, “menggeruduk” Kantor Bupati Tanggamus, Senin (25/4) siang. Dalam salah satu tulisan poster yang dibentangkan massa, tertulis desakan salah satu pejabat pemkab setempat untuk mundur dari jabatan.
Sebelum berorasi, massa aparatur pekon sempat memenuhi Lapangan Pemkab Tanggamus. Dari lapangan, mereka bergerak merangsek menuju ke kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi.
Secara bergantian, perwakilan massa menyampaikan protes dan aspirasi. Mereka menyoal Anggaran Dana Pekon (ADP) yang belum dicairkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus. Buntutnya, Penghasilan Tetap (Siltap) belum dibayarkan.
“Kami minta Anggaran Dana Pekon (ADP) selama Januari – April 2022 harus dicairkan sebelum lebaran. Kemudian, dana hibah Apdesi menyetujui Rp150 juta. Tapi kok Badan Keuangan Daerah hanya menyetujui Rp100 juta,” teriak salah satu orator.
Selanjutnya, Pemkab Tanggamus melakukan audensi bersama perwakilan Kepala Pekon di ruangan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Faturrahman, S.H.
Sementara itu hasil Audensi, Pemerintah Kabupaten Tanggamus berjanji segera mencairkan Anggaran Dana Pekon (ADP). Bahkan diupayakan sebelum Idul Fitri 1443 H mendatang. Hal ini terungkap setelah ratusan massa aparat pekon berdialog dengan perwakilan Pemkab Tanggamus, Senin (25/4) siang.
Ketua DPC APDESI Tanggamus, Zudarwansyah mengatakan, dari hasil pertemuan dengan Asisten I Fathurrahman, S.H. dan Asisten III Jonsen Vanisa, disepakati Pemkab Tanggamus berupaya mencairkan ADP tersebut sebelum Idul Fitri 1443 H yang tinggal beberapa hari.
“Mereka akan berupaya mencairkannya sebelum Lebaran. Sekitar 25 persen (pencairannya). Bagi pekon yang belum mengurus perlengkapan administrasi seperti pembuatan rekening baru, diimbau segera menyiapkan,” jelas Zudarwansyah.
Penjelasan tersebut, senada dengan keterangan Asisten III Bidang Administrasi, Jonsen Vanisa. Dia menanggapi aksi protes ratusan aparatur pekon yang mempertanyakan lambannya pencairan ADP.
Padahal sudah 85 persen nota dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, sudah masuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanggamus. Ketika ditanya apa yang menjadi kendala pencairan ADP sampai berbuntut pada aksi protes, Jonsen Vanisa hanya menjawab normatif.
“Saat ini tim verifikasi sedang bekerja. Bahkan sampai lembur-lembur,” ujarnya.
Menurut Jonsen, pihaknya akan segera melakukan verifikasi. Bahkan jika diperlukan lembur hingga pagi hari, karena sudah diperintah pimpinan.
“Selasa besok kita usahakan sudah ada yang mulai pencairan. Soal anggaran, semuanya sudah tersedia. Tidak ada masalah. Sebelum Lebaran kita akan terbitkan SP2D untuk pencairan,” tandas Jonsen Vanisa. (Erwin).