Lampura (MDSnews) – Mencuat ke publik dugaan pemborosan anggaran dan double costing, di Dinas Kesehatan Lampung Utara (Lampura) salah satunya perjalanan dinas mencapai 3,6 miliar lebih, pada tahun anggaran 2021 yang mana masih dalam suasana pandemi covid-19, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Lampura.
Yang mana pada saat itu, Dinas kesehatan salah satu sebagai promotor masyarakat Lampura untuk melakukan lockdown, tidak boleh bepergian keluar daerah. Ormas Laskar Nusantara yang berada di Kabupaten Lampung Utara menyoroti permasalahan ini, Senin (30/5/22).
Saya sangat menyayangkan untuk anggaran perjalanan dinas pada Dinas Kesehatan sangat lah besar, sedangkan untuk saat ini apalagi pada tahun yang lalu, kita tahu bahwa ada pembatasan ruang gerak kita dikarenakan aturan yang membatasi dikarenakan ada nya bencana virus covid-19.
“Selanjutnya, dengan kegiatan-kegiatan lain nya juga nominal pada setiap kegiatan sangatlah fantastis, maka dari itu menurut saya sudah selayaknya untuk Aparat Penegak Hukum (APH) dapat mengaudit setiap kegiatan yang ada pada dinas kesehatan Lampung Utara,” ujar Azis.
Karena menurut saya, untuk kegiatan perjalan dinas bisa menelan sampai angka 3,6 miliar lebih itu adalah bentuk dari pemborosan anggaran.
” Seharusnya anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk masyarakat. Dan ini tidak masuk dalam logika saya, kemana saja kah perjalan dinas tersebut? Kita lihat dari sisi keuangan daerah yang mana sedang sulit sulitnya, serta apa yang di dapat, untuk Kabupaten Lampura ini,” pungkas Muhammad Azis MA Ketua BPC Laskar Nusantara. (Rma)