Bandar Lampung (MDSnews) – Pimpinan Perusahaan (Pimprus) SKH Medinas Lampung yang juga Mantan Ketua PWI Tanggamus Hasbulloh.Zs, meminta kepada Pemerintah Provinsi, Pemkab, TNI, Polri Legislatif dan masyarakat agar mewaspadai Modus Konfirmasi mengatasnamakan SKH Medinas Lampung, MDSnews dan MKNEWS.ID, jangan dilayani, supaya tidak menjadi korban pemerasan.
Modus Konfirmasi mengatasnamakan SKH Medinas Lampung, dengan dalih Konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp terkait persoalan atau temuan yang akhirnya meminjam dana kerap terjadi. Modusnya, para oknum Wartawan tersebut menghubungi para Pejabat, Kepala Pekon /Desa dan Kepala Sekolah, calon korban kemudian konfirmasi dengan ujung meminjam sejumlah uang.
“Pendiri Forum Wartawan Kompeten Wilayah Lampung Hasbulloh.Zs, menghimbau kepada Pemprov, Pemda, TNI, Polri Legislatif, Pengusaha dan masyarakat jika ada yang menelpon, konfirmasi, mohon tanyakan langsung identitas diri serta minta untuk menunjukan sertifikasi Wartawan, Kartu Kompeten, Kompetensinya sebagai Jurnalis, apabila tidak bisa menunjukkan Kartu Kompeten mohon untuk tidak di layani, demi mewujudkan legalitas wartawan yang jelas, jangan cuma mengandalkan KTA dan Surat Tugas apalagi meminjam dana mohon tidak dilayani dan jangan digubris,” tegas Loh panggilan akrap, Rabu (27/7/22).
Bang Loh sapaan akrap ini, juga meminta kepada Wartawan SKH Medinas Lampung, MDSnews dan MKNEWS.ID, supaya memastikan kepada Pemprov, Pemda, TNI, Polri Legislatif, Pengusaha dan masyarakat lainnya agar tidak menjadi korban.
“Yang jelas tidak ada Wartawan SKH Medinas Lampung, MDSnews dan MKNEWS.ID, meminta minta bantuan atau pinjam dana. Modus konfirmasi dengan menggunakan nama Media Medinas Lampung sering terjadi, karena itu saya minta para pejabat ASN harus hati-hati,” Pungkasnya.
Sementara Kepala Biro SKH Medinas Lampung Tanggamus, Hendi Wijaya juga menambahkan, “Bagi Pemprov, Pemda, TNI, Polri Legislatif, Pengusaha dan masyarakat yang dihubungi seseorang mengaku Wartawan SKH Medinas Lampung dan tidak bisa menunjukkan kartu Kompeten supaya menghubungi Kepala Biro setempat yang ada di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung untuk memastikan dan mengecek kebenarannya sehingga tidak menjadi korban pinjam dana,”Tegasnya. (Aden & Ivan)