LAMPUNG TENGAH (MDSnews)-Dugaan penyimpangan proyek pembangunan tiga Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) Puskesmas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Tengah, yang kini belum rampung, terus mendapatkan sorotan sejumlah pihak.
Selain, DPP Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (PEMATANK), keluhan juga disampaikan para tenaga medis maupun Kepala Puskesmas yang mendapat ‘jatah’ pembangunan Poned.
Ketua Umum DPP PEMATANK, Suadi Romli mengingatkan, Bupati Lampung Tengah (Lamteng), Musa Ahmad untuk turun langsung, melihat hasil pembangun Poned yang diduga bermasalah tersebut.
“Bupati Musa sebaiknya jangan tinggal diam, dan harus menjelaskan ke publik secara transparan terkait pembangunan tiga gedung Poned tersebut. Apabila terjadi indikasi korupsi, laporkan ke aparat penegak hukum. Kalau tidak berani, biarkan PEMATANK yang melaporkannya,” kata Suadi Romli, saat dihubungi Selasa (21/02/2023).
Menurutnya, apabila Bupati Musa tidak transparan menyampaikan kepada publik, terkait carut-marutnya pembangunan Poned, dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan sebagai kepala daerah di Kabupaten Lamteng.
“Saya menyampaikan ini, karena tidak ingin nasib Musa Ahmad seperi bupati sebelumnya (Mustafa, red), yang ditangkap KPK. Saya minta, Musa Ahmad jangan biarkan masalah Poned berlarut-larut, dan pelihara pejabat korupsi,” ujarnya.
Suadi juga menyarankan, Bupati Musa untuk mengevaluasi sejumlah pejabat Dinkes yang tidak bisa mengawal kebijakan, dan program untuk kepentingan masyarakat.
“Apalagi, salah satu pejabat Dinkes menjadi sorotan publik karena disebut-sebut dalam kasus penerimaan mahasiswa di Unila, yang mengakibatkan mantan rektornya ditangkap KPK,” tukasnya.
Sebelumnya, Suadi Romli mengatakan, pihaknya sudah membuat satu berkas pelaporan terkait pelaksanaan pembangunan Poned Puskesmas di Dinkes Lamteng yang disinyalir bermasalah.
“Kami berharap, Kejati segera melakukan penyelidikan tiga proyek Poned Puskesmas, yang sampai saat ini diduga belum selesai,” ujarnya.
Belum Selesai
Bahkan, keluhan terkait pembangunan Poned Puskesmas disampaikan juga oleh sejumlah petugas medis, dan kepala Puskesmas. Salah satunya, Marcus petugas medis bagian laboratorium, Puskesmas Seputih Banyak.
Marcus menyayangkan, bangunan Poned yang menelan biaya sebesar Rp1.499.972.152 sungguh diluar dugaan. Karena, dalam pengerjaannya terkesan asal jadi, dan tidak memenuhi standar RAB.
Pasalnya, kata Marcus, pemasangan kaca pintu, yang tidak rapi dan pintu alumunium, memakai pintu bekas. Selain itu, sampah limbah bahan material berserakan.
“Kami harus mengeluarkan biaya, untuk merapihkan, dan pembuang sampah,” ujarnya.
Marcus menambahkan, anggaran yang mencapai miliaran rupiah, seharusnya dapat dibangun Rlruang Poned 2 lantai oleh CV Multi Talenta.
Sedangkan, Kepala Puskesmas Seputih Banyak, Benny mengaku khawatir dengan kabel listrik yang terpasang di pintu masuk ruang Poned yang semrawut.
Bahkan, Benny sudah meminta pihak CV Multi Talenta selaku rekanan yang mengerjakan pembangunan Poned untuk merapikan.
Namun, sampai saat ini belum juga dirapihkan. Ironisnya, tidak ada upaya Dinkes maupun rekanan menanggapi keluhan yang disampaikan.
“Jadi terkesan, bangunan Poned Puskesmas dibiarkan terbengkalai. Tanpa memikirkan, keselamatan petugas kesehatan dan masyarakat,” ujar Benny.
Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Seputih Surabaya, Umi.
Dia mengaku, pekerjaan pembangunan Poned Puskesmas Seputih Surabaya sampai saat ini belum selesai.
Dijelaskannya, Gedung Poned Puskesmas Seputih Surabaya yang dibangun oleh CV Multi Talenta, seharusnya sesuai kontrak September-Desember 2022 dengan masa kerja selama 120 hari.
“Tapi faktanya, sampai tahun 2023 pembangunannya belum selesai. Dan, sudah saya laporkan kepada Kadiskes Lamteng, Otniel Sriwidiatmoko,” ujar Umi.
Kemudian, lanjutnya, laporan yang disampaikannya tersebut dilanjutkan ke PPK Nurohman serta CV Multi Talenta, agar segera menyelesaikan pekerjaan proyek Gedung ruang Poned yang terlambat agar secepatnya diselesaikan.
“Tukang yang menyelesaikan, pembangunan Poned hanya tiga orang. Makanya, saya tidak mau menerima kunci kalau pembangunannya tidak selesai. Anehnya, pihak Dinkes hanya berkata mohon bersabar, karena masih dalam proses, dan saya tidak tahu permasalahannya apa,” kata Umi.
Bupati Geram
Sebelumnya, Bupati Musa Ahmad terkesan geram mendengar kabar, bahwa pembangunan tiga Poned Puskesmas belum juga rampung.
“Oke sabar ya, saya cek langsung. Ini lagi persiapan, karena ada tamu Senin. Coba dicek lagi yang benar, karena semua ada tahapannya. Bahkan, saya
selalu tegas, dan sudah bolak-balik ingatkan terkait pembanguan tiga Poned tersebut. Nanti, kalau senggang akan saya cek langsung,” tegas Bupati Musa kepada wartawan SKH Medinas Lampung, Senin (20/02/2023).
Konfirmasi Kadiskes
Seperti pemberitaan sebelumnya, saat akan dikonfirmasi Kadiskes Lamteng, Otniel Sriwidiatmoko selalu tidak ada ditempat. Salah satu pegawai bernama Eni mengatakan, Kadiskes sedang rapat. Bahkan, saat dikonfirmasi melalui via telpon, juga tidak memberikan jawaban.
Untuk diketahui, berdasarkan data pembangunan Poned Puskesmas berada di tiga lokasi yakni, Seputih Banyak, Bina Karya Rumbia, dan Seputih Surabaya dengan kucuran dana sebesar Rp4.500.000.000.
Rinciannya, Poned Puskesmas Seputih Banyak Rp1.499.972.156, Bina Karya Rumbia Rp1.499.510.000, dan Seputih Surabaya Rp1.499.657.630.
Pembangunan tiga Poned Puskesmas dari DAK 2022 tersebut, dikerjakan oleh CV Multi Talenta.
Kemudian, sesuai kontra pembangunan tiga Poned Puskesmas tersebut, selesai 100 persen pada akhir Desember tahun 2022.
Namun, fakta di lapangan sampai akhir Desember 2022, pembangunannya belum 100 persen.
Hal itu terlihat, para pekerja sedang melakukan perakitan pemasangan rangka, almunium kaca jendela, pintu dan masih banyak item pekerjaan yang belum diselesaikan.
Anehnya, meskipun pekerjaan belum selesai pencairan anggaran tiga Poned Puskesmas sudah 100 persen.
Dipanggil KPK
Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan memanggil sejumlah kepala daerah menjadi saksi terkait dugaan korupsi Unila.
Selain itu, JPU KPK juga bakal memanggil ulang sejumlah saksi yang sempat mangkir dalam persidangan terkait dugaan suap penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Lampung (Unila) 2022.
Hal tersebut diungkapkan oleh JPU KPK, Muhammad Afrisal seusai persidangan terkait dugaan suap PMB Unila 2022 dengan terdakwa Karomani Cs. Menurut Afrisal, saksi-saksi tersebut diperlukan keterangannya untuk pembuktian atas perbuatan suap terhadap terdakwa Karomani, Heryandi, dan M Basri.
Adapun sejumlah kepala daerah aktif ini di antaranya Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo; dan Pj Bupati Mesuji Sulpakar.
“Tentu kita akan panggil juga kepala daerahnya yang namanya masuk di dalam berkas dakwaan kita,” kata Afrisal.
Selain itu, M Afrisal pun mengungkapkan pihaknya akan memanggil ulang sejumlah saksi yang mangkir saat dipanggil untuk menjalani persidangan. Pasalnya, dalam beberapa sidang terkait kasus tersebut, terdapat sejumlah saksi yang tidak hadir memenuhi panggilan JPU KPK. (Red/Her)