PESAWARAN (MDSnews)-DPP Gerakan Independen Laskar Sumatera (Gilas), mengingatkan agar pengungkapan dugaan carut-marut proyek perluasan Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM-JP) senilai Rp8 miliar tahun 2022 di Kabupaten Pesawaran, jangan berhenti di DPRD kabupaten setempat.
Desak itu disampaikan Ketua Umum LSM DPP Gilas, Zaini menanggapi hasil rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing, Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran dengan sejumlah pejabat Dinas PUPR yakni, Zaenal Fikri (Kadis), Sanca Yudistira (PPK), dan Anwar Sadat (Kabid Penyehatan Lingkungan).
Kemudian, RDP yang dipimpin Aria Guna itu, dihadiri juga sejumlah anggota Komisi III DPRD yakni, Ferdiayana, Andi Supratman, Hari Yulizar dan Widada serta Direktur PDAM Heri Kurniawan Syah bersama perwakilan masyarakat.
Ironisnya, dalam RDP di Komisi III DPRD Pesawaran tersebut, tidak dihadiri pihak rekanan yang mengerjakan empat proyek SPAM JP yang berlokasi di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau Kabupaten Pesawaran.
Zaini menilai ‘bola panas’ soal dugaan carut-marut empat proyek SPAM JP tahun 2022, yang dibangun Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran kini menunggu langkah nyata, Aparat Penegak Hukum (APH) yaitu, kejaksaan dan kepolisian.
“Fakta di lapangan sudah terang benderang, empat proyek SPAM JP tahun 2022 itu bermasalah. Anehnya hasil RDP, DPRD hanya minta Dinas PUPR untuk memperbaiki dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait,” kata Zaini, Minggu (05/03/2023).
Padahal, lanjutnya, ratusan masyarakat di Kecamatan Kedondong dan Way Khilau sudah menjerit, dan kecewa air bersih yang dijanjikan sampai tahun ini tidak juga mengalir.
Bahkan, kata Zaini, berdasarkan data di lapangan warga harus mengeluarkan dana ratusan ribu, untuk pembelian pipa saluran air bersih perluasan SPAM JP tersebut.
“Proyek Perluasan SPAM JP itu, anggarannya mencapai miliaran rupiah. Tapi, masyarakat yang ingin menerima air bersih SPAM JP, diminta uang Rp100 ribu. Jadi, wajar apabila kejaksaan mengusut dan mengungkap kejanggalan proyek tersebut,” tukas Zaini.
Ia juga mengungkapkan, proses tender proyek perluasan SPAM JP yang bersumber dari DAK 2022 tersebut diduga syarat penyimpangan.
Menurutnya, dugaan penyimpangan itu terjadi saat penentuan pemenang proyek SPAM JP. Karena, ada satu dari empat perusahaan diduga tidak memiliki kualifikasi dan klasifikasi untuk pekerjaan jaringan perpipaan SPAM, atau kontraktor umum.
Hasil RDP
Sementara itu, Ketua Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pesawaran, Aria Guna mengungkapkan, untuk mengungkap gejolak ditengah masyarakat terkait proyek SPAM JP, telah mengundang RDP atau hearing pihak-pihak terkait. Diantaranya, Dinas PUPR, PDAM dan pihak terkait lainya, Rabu (01/03/2023) lalu.
Politisi PDIP itu menyatakan, dalam RDP Komisi III DPRD Pesawaran meminta Dinas PUPR, segera mengurai masalah di lapangan, dan memperbaikinya serta berkoordinasi dengan pihak pertanahan, dan PDAM.
“Harapan saya, pihak Dinas PUPR segera memperbaiki, dan diselesaikan sehingga masyarakat menerima manfaatnya,” ujar Aria saat dihubungi melalui ponselnya, kemarin.
Diketahui, saat RDP di Komisi III DPRD Kadis PUPR Kabupaten Pesawaran, Zainal Fikri membantah, bahwa proyek SPAM JP DAK 2022 bermasalah.
Bahkan, ia juga membantah tudingan pihaknya mengambil alih proyek SPAM JP dari Dinas PU Perkim Kabupaten Pesawaran.
Zainal Fikri menyatakan, proyek Perluasan SPAM JP tahun 2022 di empat desa itu, merupakan regulasi yang harus dikerjakan oleh Dinas PUPR.
“Pekerjaan Perluasan SPAM JP itu, merupakan regulasinya, dan harus dikerjakan oleh Dinas PUPR. Jadi, bukan kami (Dinas PUPR,red) mengambil pekerjaan dari dinas atau Satker lainnya,” jelasnya.
Data Proyek
Diketahui, tahun 2022 Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran mendapat DAK Rp8 miliar, untuk proyek perluasan SPAM JP di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau. Kemudian, Desa Kedondong, Pasar Baru, dan Way Kepayang Kecamatan Kedondong.
Berdasarkan data yang diterima SKH Medinas Lampung, proyek perluasan SPAM JP tahun 2022 di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau pagu anggarannya mencapai Rp2 miliar dengan HPS Rp1,999.975. 547, dikerjakan CV Lembak Indah.
Kemudian, pembangunan perluasan SPAM jaringan perpipaan di Kecamatan Kedondong, dengan rincian Desa Kedondong pagu anggaran Rp2 miliar dengan HPS Rp1,999.979. 232, dikerjakan CV Tubas Putra Sentosa, Desa Pasar Baru pagu anggaran Rp2 miliar dengan HPS Rp1.999.973.073, dikerjakan oleh CV Athifa Kalya, dan Desa Way Kepayang pagu anggaran Rp2 miliar dengan HPS Rp1.999.993.659, dikerjakan oleh PT Lematang Sukses Mandiri.
Keluhan Warga
Ironisnya, proyek perluasan SPAM JP di empat desa tersebut, meskipun airnya belum mengalir sudah diserah terimakan dari pihak rekanan kepada Dinas PUPR.
Fikri salah satu warga Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau , mengaku kecewa dengan Dinas PUPR Kabupaten Pesawaran. Pasalnya, air bersih yang dijanjikan, sampai saat ini belum mereka nikmati.
“Kalau janji mereka (Dinas PUPR,red), setelah pembangunan SPAM jaringan perpipaan selesai Desember 2022, maka warga bisa langsung menikmati air bersih awal tahun 2023. Namun, janji itu tidak ditepati oleh Dinas PUPR,” ujar Fikri.
Ia juga mengaku, jatah air bersih yang disalurkan oleh PDAM di Desa Kubu Batu Kecamatan Way Khilau seminggu sekali, dan setiap bulannya membayar Rp35 ribu/warga.
“Mereka bilang ini gratis, tapi kami diminta uang Rp100 ribu untuk biaya pemasangan pipa,” keluhnya.
Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh Imron, salah satu warga Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong. Karena, hingga saat ini proyek pengelolaan sistem penyediaan air minum tersebut belum dapat dioperasikan. Akibatnya, ratusan kepala keluarga (KK) di Desa Way Kepayang belum dapat memanfaatkan sumber air minum tersebut.
“Kami bingung dan kecewa mas, kenapa harus diminta uang ratusan ribu untuk biaya pemasangan pipa. Padahal, proyek penyediaan SPAM jaringan perpipaan ini dibangun oleh pemerintah, dan katanya gratis untuk masyarakat,” ujarnya.
Bahkan, Imron mengungkapkan kejanggalan proyek perluasan SPAM jaringan perpipaan, karena tidak adanya bak penampungan air bersih seperti milik PDAM.
“Saya merasa ada kejanggalan, dengan proyek perluasan SPAM jaringan perpipaan, yang dibangun oleh Dinas PUPR tersebut. Karena, jaringan pipanya menyatu dengan bak penampungan milik PDAM yang sudah puluhan tahun dibangun,” tandasnya.
Sebelumnya, SKH Medinas Lampung juga telah melakukan konfirmasi dengan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona melalui pesan WhatsApp ke nomor 081864xxxx, Minggu (26/02/2023) malam.
Namun, sampai berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan terkait, keluhan warga di Kecamatan Way Khilau, dan Kedondong tentang proyek Perluasan SPAM JP tahun 2022 yang diduga bermasalah. (Red)