BANDARLAMPUNG (MDSnews)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meyambut baik rapat koordinasi (Rakor) Implementasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), sebagai forum pengampu data, dan pengelola layanan pemerintah, sebagai langkah awal pertukaran data, dan informasi terintegrasi dalam sebuah sistem yang terpusat.
Hal itu disampaikan Asisten II Pemprov Lampung, Kusnardi mewakili Gubernur Arinal Djunaidi saat membuka Rakor Implementasi SPLP, di Ballroom Hotel Golden Tulip Springhill, Selasa (14/03/2023).
Kusnardi mengatakan, saat ini pemerintah tengah berupaya merubah paradigma tata kelola pemerintahan dari yang konvensional menjadi berbasis elektronik agar siap memasuki era digital, dan dunia cyber dimana aspek keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, konektivitas menjadi poin untuk menjadi lebih baik.
Menurutnya, untuk mewujudkan program tersebut pemerintah menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi.
Ia juga mengapresiasi capaian SPBE 2022 yang menempatkan Provinsi Lampung di urutan keempat di Indonesia, setelah Jakarta dan Kalimantan Barat (Kalbar). Bahkan, mendapatkan perolehan nilai sama dengan Jawa Barat (Jabar), yang berada diposisi ketiga.
“Capaian SPBE sudah cukup baik, tapi harus kita kembangkan. Karena, baik itu belum nilai tertinggi, makanya ada nilai sangat baik,” imbuhnya.
Kusnardi menyatakan, Pemprov berkomitmen untuk mempercepat tata kelola, yang berorientasi pelayanan publik dengan unsur TIK didalamnya.
Kusnardi menambahkan, bahwa SPLP adalah sistem elektronik untuk melakukan pertukaran layanan data atau interferabilitas data pada suatu komunitas layanan, melalui penerapan SPLP. Maka, proses pertukaran data dan informasi pada aplikasi yang ada di setiap perangkat daerah, akan sangat mudah dilakukan.
Sementara itu, Kadiskominfotik Ganjar Jationo menjelaskan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu upaya dalam memperkenalkan dan mematangkan sistem pelayanan instansi pemerintah.
“Kegiatan ini, untuk memperkenalkan proses implementasi SPP, dan merupakan bagian dari rangkaian kerja untuk meningkatkan kematangan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” tukasnya.
Ganjar menambahkan, saat ini sudah ada 14 OPD yang memiliki aplikasi sendiri, dan menjadi perintis dalam SPL berbagi pakai di Lampung. (kmf)