JAKARTA (MDSnews)-Setiap minggu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke daerah, untuk monitoring dan evaluasi (Monev) serta asistensi mendorong percepatan realisasi APBD, penanganan dan pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, dan program prioritas nasional lainnya.
“Sesuai arahan Mendagri, kami setiap minggu turun ke daerah melakukan Monev dan asistensi. Mendorong percepatan realisasi APBD, pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Agus Fatoni.
Ia mengatakan, salah satu daerah yang telah dikunjungi Tim Kemendagri adalah Kota Cilegon.
Fatoni menyatakan, kunjungannya ke Kota Cilegon, terkait percepatan realisasi APBD sejak awal tahun sangat penting. Penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan penanganan stunting juga perlu menjadi prioritas daerah.
Dikatakannya, Kota Cilegon menempati urutan ke-17 dari bawah realisasi APBD tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1, 719 miliar atau 91,13 persen dari total pendapatan Rp1, 886 miliar.
Sementara itu, realisasi belanja Kota Cilegon menempati posisi paling rendah atau di urutan terbawah dibandingkan realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se-Banten.
Selain itu, capaiannya berada di urutan ke-12 dari bawah realisasi tingkat nasional kota seluruh Indonesia, yaitu sebesar Rp1,895 miliar atau 81,04 persen dari total belanja Rp2, 339 miliar.
“Kami sejak awal tahun turun ke daerah, termasuk dengan tim teknis juga dari Kementerian/Lembaga lain, di antaranya Kementerian Keuangan, dan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah),” imbuh Fatoni.
Dijelaskannya, selain melakukan kunjungan ke Cilegon, selama tahun 2022, Tim Kemendagri juga telah mengunjungi sejumlah daerah yakni, Provinsi Maluku Utara, Papua Barat Daya, Kalimantan Timur, Kabupaten Badung, Kabupaten Lampung Timur, Kota Bandarlampung, Kota Sorong, Kota Batu, dan Kota Samarinda.
Fatoni mengatakan, untuk mendorong percepatan realisasi belanja APBD 2023, perlu dilakukan belanja di awal tahun. Hal ini dilakukan agar seluruh program prioritas pemerintah daerah bisa berjalan sejak awal tahun.
Selain itu, lanjutnya, dengan percepatan realisasi belanja APBD, uang beredar di masyarakat, ekonomi berkembang, daya beli masyarakat meningkat, dan pembangunan dapat berlangsung dengan cepat.
“Sehingga masyarakat dapat merasakan perbaikan pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, dan merasakan kehadiran pemerintah dan kehadiran negara,” kata Fatoni.
Fatoni juga mengimbau untuk pengendalian inflasi di daerah agar menjaga pasokan dan harga bahan makanan.
Selain itu, daerah juga diminta ikut mengendalikan pasar, dan tidak ragu menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Inflasi harus dijadikan fokus utama, sama halnya ketika menangani Covid-19.
“Penanganan inflasi, harus diberlakukan sama ketika kita menangani Covid-19, dengan keseriusan tersebut, inflasi dapat di kendalikan,” tandasnya. (Red)