TANJUNG PINANG (MDSnews)-Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M Tito Karnavian diwakili Direktur Jendral (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), A Fatoni menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, di Balairung Wan Seri Beni Pusat Sultan Mahmud Riayat Syah Bandar Seri Kota Piring, Pulau Dompak Seri Darul Makmur Tanjung Pinang, Rabu (29/03/2023).
Kegiatan Musrenbang yang merupakan agenda tahunan tersebut, menjadi langkah strategis yang menghadirkan berbagai komponen strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam merencanakan pembangunan secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Fatoni mengatakan, Musrenbang RKPD mempunyai arti penting dalam rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah.
“Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi atas program, kegiatan, dan subkegiatan yang diusulkan untuk ditetapkan dalam RKPD tahun 2024,” ujarnya.
Fatoni juga memberikan apresiasi atas capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau. Karena, tahun 2022 capaian IPM sebesar 76,46 persen atau kategori tinggi di wilayah Sumatera.
Ia menyatakan, dari sisi keuangan selama tahun 2020-2022, APBD Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan rata-rata pertumbuhan pendapatan 5.43%, dan belanja minus 0,05%. Sedangkan, pembiayaan sebesar 18.71%.
“Pertumbuhan yang mengalami peningkatan ini, merupakan angin positif bahwa kerangka anggaran Provinsi Kepulauan Riau terus membaik, dan pemetaan penggunaan anggaran semakin berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Namun, capaian ini harus dipertahankan, dan ditingkatkan,” jelas Fatoni.
Sedangkan, imbuhnya, capaian indikator makro yang lainnya yakni,
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kemiskinan perlu adanya peningkatan capaian melalui langkah kolaborasi, sehingga target ke depan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.
Fatoni juga memberikan apresiasi capaian realisasi APBD Provinsi Kepulauan Riau, menempati terbaik kedua secara nasional dan mendapatkan penghargaan APBD Award 2023.
Ia mengharapkan, perlunya melakukan pengoptimalan kebijakan satu data daerah melalui e-walidata dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), sebagai bagian dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang berkualitas berbasis data.
Kemudian, lanjutnya, melaksanakan prinsip utama sinkronisasi kebijakan perencanaan melalui sinkronisasi kebijakan dengan Aspasial Nasional (RPJPD dengan RPJPN dan RPJMD dengan RPJMN), dan Dokumen Spasial baik dengan RTRW Nasional serta RTRW Provinsi sesuai SE Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ tahun 2023, tentang penyelarasan dokumen RTRW.
Selanjutnya, kata Fatoni, melakukan penguatan SDM perencana melalui bimbingan teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas utamanya, dalam menyajikan dokumen Jangka Menengah, dan Panjang yang berkualitas.
Selain itu, menyiapkan exit strategy dalam substansi RPJPD 2025-2045 untuk menjaga keberlanjutan momentum Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi berbagai pihak, termasuk non pemerintahan dengan komitmen yang tinggi dalam pembangunan, dapat diwujudkan dengan kerja sama dan
pembagian peran yang jelas menjadi kunci penyelesaian permasalahan dan isu pembangunan yang kompleks,” tandas Fatoni. (Red)