Way Kanan (MDsnews) – Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Kampung Bandarsari Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Miswanto menyoal masalah
Pembangunan jembatan yang mengunakan Dana desa ketahan pangan tahuh 2023, yang terletak di gang bungsu Rt.06/01 Bandarsari pasalnya dalam pembanguan tersebut tidak melibatkan anggota BPK dalam musyawarah dan pengambilan kebijakan.
Dia juga menjelaskan, RKP dan APBK untuk tahun 2023 ini sebagai anggota BPK tidak pernah di ajak untuk musyawarah membahas program tersebut, “jadi kalau sudah di sahkan dan ada tandatangan BPK, diduga tanda tangan kami di palsukan di karenakan kami tidak merasa bertandatangan berarti RKP dan APBK utuk tahun ini itu diduga palsu. hal tersbut di tuangkan Miswanto dalam sebuah grup Whats App belon lama ini.
“Saat dihubungi melalu sambungan telp selular Miswanto membenarkan hal tersebut,dalam pembagunan jembatan yang berada di lingkungan RT06 tersebut dirinya tidak mengetahui atau dilibatkan sebagai wakil ketua BPK,
meskipun berita acaranya sudah selesai dan dalam tahap pembagunan .
seharusnya dalam pembagunan tersebut harus di lakukan musyawarah, apakah dalam pembagunan tersebut sesuai dengan keinginan dari masyarakat atau tidak ,karna sampai saat ini Miswanto mengaku tidak pernah diajak musyawarah apa lagi untuk tanda tangan dalam berita acara
pembangunan jembatan yang saat ini dalam tahap pembunan.
Terpisah PJ kepala kampung Bandarsari Yesi H Rusuan saat dikonfimasi mengatakan, tudingan atau sangkaan terkait hal tersebut tidak benar karena dalam setiap kebijakan untuk pembangunan selalu melibatkan Badan permusyawarah kampung.
Terkait pembagunan jembatan selalu melibatkan masyarakat dan untuk dalam mengunaan angaran baik matrial yang akan di gunakan terutama dalam pembagunan jembatan yang ada dilingkungan RT06 /01,”pungkasnya