Lampung Utara (MDsNwes) – Dugaan Mark Up anggaran di Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) mencuat. Pasalnya anggaran tenaga kebersihan dan penjaga kantor disana disinyalir menjadi ajang Bancakan oknum pejabat kantor setempat.
Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, Dispora Lampura pada tahun 2023 menganggarkan biaya jasa kebersihan kantor senilai Rp 72 juta rupiah, dan biaya jasa penjaga kantor senilai Rp 48 juta rupiah.
Namun, saat ditelusuri di lapangan terungkap fakta yang mencengangkan. Dispora Lampura hanya mempekerjakan 2 orang tenaga kebersihan dengan upah sebesar Rp1 juta rupiah setiap bulannya.
Untuk penjaga kantor sendiri, Dispora Lampura diduga tidak memiliki personil penjaga seperti yang dianggarkan sebelumnya. Kuat dugaan dana tersebut dikorupsi oleh oknum Kadis inisial IH termasuk sisa anggaran dari biaya jasa kebersihan yang nilainya sangat janggal.
Menurut keterangan sumber, daya dan rekan kerjanya hanya diberikan upah senilai Rp1 juta rupiah setiap bulannya. Meski dengan upah rendah tersebut hampir tak cukup untuk menghidupi keluarganya, dirinya tetap merasa bersyukur dengan yang diberikan kepadanya setiap bulan.
“Sudah lebih dari 5 tahun kerja bang, dibayar (upah) Rp1 juta setiap bulan, dicukup-cukupi saja untuk menafkahi keluarga. Kalau gaji (upah) itu Alhamdulillah dibayar terus tidak ada tunggakan. Setiap bulan ditransfer sejuta ke rekening saya. Kalau tahun ini ya sama saja besarannya, cuma mungkin karena banyak aturan baru, jadi sempat belum gajian, tapi sudah biar walaupun telat,” ungkap sumber terpercaya media ini, Selasa, (26/03).
Soal penjaga kantor, sumber mengatakan sepengetahuan dirinya tidak ada penjaga di kantornya. Sebab, kata dia, di Pemda Lampura sudah dijaga oleh Polisi Pamong Praja (Pol-PP) yang selalu berjaga di pos penjagaan setiap harinya.
“Nggak ada (penjaga kantor) kan sudah ada Pol PP yang jaga di Pemda bang,” tuturnya.
Tak hanya dua pos anggaran tersebut yang dinilai janggal, biaya belanja makan-minum rapat senilai Rp 59,7 juta lebih pun patut dipertanyakan, jasa pembuatan video profil wisata yang menelan anggaran hingga Rp 60 juta rupiah dinilai menjadi sasaran empuk oknum untuk bermufakat jahat.
Belanja Jasa Supir yang dianggarkan Rp15 juta pun diduga menjadi lahan korupsi oknum Kadis, mengingat, dalam kesehariannya bertugas, dirinya tampak berkendara seorang diri tanpa sopir dinas.
Pun demikian dengan anggaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan senilai Rp 83,6 juta yang diperuntukkan bagi PPTK dan PPK yang nilainya dianggap tak wajar. Serta biaya perjalanan dinas yang menelan anggaran hingga puluhan juta rupiah.
Sementara itu, guna keberimbangan pemberitaan, awak media masih akan mengkonfirmasi oknum Kadis inisial IH untuk mendapatkan klarifikasi atas dugaan korupsi di dinas yang Ia pimpin. (Rma)