Lampung Utara (MDsNews) – Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan dana Rp6 juta per desa untuk program Smart Village, dana tersebut ditransfer langsung ke rekening desa dan digunakan untuk pelatihan dan pengembangan aplikasi Smart Village.
Terindikasi terdapat beberapa kejanggalan dalam program ini dana digunakan untuk membayar EO dan peserta pelatihan, bukan untuk pengembangan aplikasi Smart Village, (13/6/24).
Dari sumber terpercaya media ini mengatakan, kami merasa keberatan sebenarnya adanya bimtek itu dikarenakan Desa yang belum memiliki aplikasi Smart Village, sehingga pelatihan dinilai tidak tepat sasaran.
Anggaran total untuk 232 desa di Lampung Utara mencapai Rp1,392 miliar, yang dianggap besar dan perlu dipertanyakan azas manfaatnya, terkait program Smart Village di Lampung Utara, ujarnya.
“Apakah pelatihan Smart Village benar-benar bermanfaat bagi desa, bagaimana akuntabilitas penggunaan dana program Smart Village.”
Penting untuk dilakukan evaluasi terhadap program Smart Village di Lampung Utara untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi desa dan masyarakat, tegas sumber media ini.
Seharusnya, mengembangkan aplikasi Smart Village yang sesuai dengan kebutuhan desa, memastikan pelatihan Smart Village tepat sasaran dan bermanfaat bagi desa, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program Smart Village.
“Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program Smart Village dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di pedesaan, pungkasnya.
Saat dikonfirmasi melalui telepon seluler Alwi Fikri selaku Kabid pemdes mengatakan, Bimtek itu belum semua desa baru beberapa kecamatan saja, tadi yang melaksanakan bimtek di hotel batiqa kecamatan diantaranya kecamatan Sungkai Barat, hulu sungkai, Sungkai utara. Yang mengikuti sekdes dan perangkat desa ada beberapa kepala desa pula, dananya dari provinsi transfer provinsi ke desa bukan dari dana desa. dananya 6 juta per desa.
“Penyelenggaranya tergantung desa yang menunjuk event organizer (EO) nya kami dari PMD dalam SK gubernur diminta sebagai narasumber aja,” ucap Alwi.
Saat di singgung pengisi materinya dari mana saja, kami nggak paham satu persatu yang pasti kami diminta sebagai narasumber, pelatihnya ada semuanya itu dari EO nya itu.
Dilaksanakannya tiga hari dua malam, di Hotel batiqa bandar Lampung, kami habis ngisi selaku jadi narasumber cuma sekali saja habis itu pulang, imbuh Alwi.
“Kalau tadi kami mendampingi Pak PLT kadis juga, kalau dari kabupaten yang isi materi dari PMD dan camat, event organizer kan langsung koordinasi dengan PMD provinsi,” ungkap Alwi. (Rma)
Pelatihan smart village itu mmg dana bantuan provinsi. Posisi desa hanya utk numpang lewat aja. Maksudnya, dana di TF oleh provonsi ke rekenimg desa sebesar 6 juta . Kemudian pihak desa menarik dana tsb dan menyerahkannya pada pihak ketiga (EO) Pelaksana Pelatihan. Endingnya, tetap pihak desa yg membuat SPJ Kegiatan.
Menurut pendapat saya ini seperti “rasan onyah” yg menyimpan sesuatu di dalamnya.
Kenapa pemprov lampung gak langaumg tekel pelatihan tsb. Artinya, tinggal undang aja perwakilan desa berapa orang tanpa harus pake TF dana dlu ke desa.
Tabik !
Siap trimksih,🙏
Siap akan kita tindak lanjuti
Artikel seputar pelatihan smart village di Lampung Utara sangat menarik untuk dibaca. Di era digital, kemajuan teknologi membuka berbagai peluang baru. Memanfaatkan Virtual Reality Jakarta menghadirkan pengalaman visual dan interaktif yang inovatif, terutama dalam aplikasi realitas virtual.
Siap terimakasih