LAMPUNG (MDsNews) – Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Konsep Smart Village yang diikuti oleh 74 desa dari Kabupaten Lampung Utara berlangsung di bawah pelaksanaan Event Organizer (EO) Pustaka.
Dhandy Adiguna Ketua pelaksana kegiatan Bimtek Smart Village mengatakan, setiap desa membayar uang sebesar Rp. 6.000.000 untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini, dengan mengirim dua orang perwakilan dari desa masing-masing.
“Jadi setiap desa membayar ke kami sebesar 6 juta untuk kegiatan ini,” kata Dhandy Kamis, (06/24).
Kegiatan ini merupakan gelombang kedua. Gelombang pertama diadakan di Hotel Horison beberapa minggu lalu dengan jumlah peserta 38 orang terdiri dari 19 Desa. Gelombang kedua dilaksanakan di Hotel Batiqa, diikuti oleh lima kecamatan yang terdiri dari 55 Desa.
“Pelatihan ini berlangsung selama tiga hari dan dibagi menjadi tiga kelas, masing-masing kelas diisi oleh 35 orang peserta,” jelasnya.
Lebih lanjut Dhandy menjelaskan, bagi peserta yang mengikuti kegiatan Bimtek Smart Village juga mendapatkan sebuah tas dan pembuatan website desa sebagai fasilitas.
“Website langsung kita buatkan bagi desa yang mengikuti pelatihan ini,” jelasnya.
Dhandy juga menambahkan, untuk pengisi materi materi pelatihan hari Pertama dua jam diisi oleh pemateri dari pihak kecamatan dan Pemda setempat serta trainer, hari Kedua, dua jam materi dari Dinas PMD Kabupaten Lampung Utara, serta trainer dan perwakilan dari Polres Lampung Utara.
“Hari Ketiga diisi penuh oleh trainer, dengan total durasi 30 jam pelatihan, di mana 4 jam diisi oleh pemateri dan 26 jam oleh trainer,” tambahnya.
Namun, implementasi Smart Village di Provinsi Lampung belum sepenuhnya dapat diakses oleh desa-desa.
Kegiatan Bimtek ini, dengan anggaran dasar dari Dinas PMD Provinsi Lampung sebesar Rp. 6.000.000 per desa, dinilai hanya menghabiskan anggaran tanpa pemanfaatan yang jelas.
Dengan total 2.446 desa. Tersebar di 13 kabupaten yang ada di Lampung, anggaran yang dihabiskan mencapai sekitar 14 miliar rupiah, yang dianggap sangat fantastis.
Dana Rp. 6.000.000 juta rupiah per desa yang digunakan untuk pelatihan Bimtek merupakan alokasi dari Dinas PMD Provinsi Lampung, kemudian diserahkan ke pihak EO untuk mengelola kegiatan Bimtek tersebut.
“Program ini menuai kritik karena biayanya yang tinggi, implementasi Smart Village yang belum merata, dan kekhawatiran tentang penggunaan anggaran,” (Rma)