Lampung Utara (MDsNews) – Ia minta dinas terkait dan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan ini. Firman mengatakan, banyak keluhan dari masyarakat, khususnya petani, yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Hal ini diduga karena adanya oknum yang bermain dalam pendistribusian pupuk,” (29/6/24).
Ia meminta Pemkab Lampung Utara untuk turut andil dalam menertibkan dan mendata ulang seluruh kelompok tani beserta kios pupuk, ujarnya.
Dugaan mafia pupuk bersubsidi di Lampung Utara perlu diusut tuntas, banyak keluhan dari masyarakat, khususnya petani, yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi.
Tindak tegas oknum yang melakukan kecurangan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.
LSM GMBI, sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran kepada petani, pungkasnya.
Mengutip dari statement, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjabat sejak tanggal 23 Oktober 2019 hingga 6 Oktober 2023 Menegaskan bahwa pemerintah tidak mentolerir adanya penyelewengan pupuk bersubsidi, Ia meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum yang terlibat dalam mafia pupuk.
Penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran sangat penting untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga ketahanan pangan nasional.
“Mari kita bersama-sama mengawasi pendistribusian pupuk bersubsidi agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani.”paparnya.
Basirun, seorang petani dari Lampung Utara di salah satu desa, mengeluhkan kesulitannya mendapatkan pupuk subsidi, menurutnya, pupuk subsidi semakin langka dan sulit didapatkan dari kelompok tani ataupun kios-kios yang ditunjuk distributor pupuk bersubsidi.
Hal ini menyebabkan Basirun dan petani lainnya terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal.
Kenaikan harga pupuk non-subsidi ini tentu saja membebani para petani, terutama petani kecil seperti Basirun.
“Biaya produksi yang tinggi membuat keuntungan petani semakin tipis, bahkan bisa merugi,”
Basirun berharap pemerintah dapat segera mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi ini, ia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani kecil.
Pupuk subsidi tidak selalu didistribusikan secara merata ke semua daerah. Hal ini menyebabkan petani di beberapa daerah lebih sulit mendapatkan pupuk subsidi dibandingkan dengan petani di daerah lain.
Diduga ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang menimbun pupuk subsidi untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, hal ini semakin memperparah kelangkaan pupuk subsidi di pasaran.
Basirun meminta Pemerintah memperketat pengawasan penyaluran pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak terjadi penimbunan.
Namun, upaya-upaya pemerintah khususnya daerah Lampung Utara belum sepenuhnya berhasil mengatasi masalah kelangkaan pupuk subsidi. Para petani masih mengeluhkan kesulitannya mendapatkan pupuk subsidi.
Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit dan terukur untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusinya adalah dengan memperbaiki sistem pendataan petani dan distribusi pupuk subsidi, harapnya. (Rma)