KOTABUMI (MDsNews) – Temuan LHP BPK RI Perwakilan Lampung di Sekretariat DPRD Lampung Utara (Lampura) tahun 2023 terkait anggaran makan minum dan belanja jurnal media diduga menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat minim hingga Juni 2024.
Berdasarkan data temuan LHP BPK belanja Jurnal Media mencapai ratusan juta rupiah, dan terindikasi masih minim pengembalian ke kas negara. Sedangkan anggaran makan minum terdapat pula temuan yang lumayan fantastis nilainya.
Kondisi ini tentu memprihatinkan karena menunjukkan lemahnya pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Lampung Utara. Kelebihan pembayaran ini terjadi karena beberapa faktor, seperti tidak adanya bukti pendukung pembayaran, harga yang tidak wajar, dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.
Telah dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Inspektorat Kabupaten Lampung Utara telah menindaklanjuti temuan BPK ini dengan meminta Sekretariat DPRD Lampung Utara untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran ke kas negara.
Kajari Lampung Utara MOHAMAD FARID RUMDANA, S.H., M.H melalui kasi intelijen GUNTORO JANJANG SAPTODIE, S.H., M.H. saat dikonfirmasi ruang kerjanya perihal LHP BPK RI perwakilan provinsi Lampung mengatakan, persoalan temuan LHP BPK tersebut kami masih menunggu waktu dan memberi waktu kepada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya kepada sekretariat DPRD Lampung Utara yang memang kurang bayar selama 60 hari selanjutnya saya akan lapor pimpinan dan pimpinan yang akan menentukan langkah selanjut nya, ujarnya Senin 15 Juli 2024. (Rma)