LAMPUNG UTARA (MDsNews) – Sengkarut pengelolaan tahapan Pilkada serentak oleh KPU Lampung Utara yang puncaknya hingga hari ini belum juga didistribusikan logistik Pilkada ke penjuru daerah di Bumi Ragem Tunas Lampung, Ketua GMBI Distrik Lampung Utara, Ansori angkat bicara terkait keteledoran yang terjadi disana.
“Kalau kita lihat PKPU 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara disitu disebutkan pada Pasal 5 Ayat 3 disitu disebutkan bahwa surat suara diberitahukan oleh KPPS paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara,” Kata Ansori, kepada Medinas Lampung, Minggu, 24 November 2024.
“Namun sampai hari ini tidak ada pembagian logistik tersebut belum lagi kalau kita lihat di juknis no 1174 tahun 2024 tentang pungut suara isinya mengumumkan di TPS kelurahan/desa tempat pemungutan suara 4 hari sebelum ini sudah lewat tidak pengumuman dari KPU tingkat kabupaten,” ujar Ansori lagi.
Dalam hal ini, menurut hemat Ketua GMBI Distrik Lampung Utara, penyelenggaraan Pilkada dihambat oleh para penyelenggaranya sendiri.
“Logikanya instruktur yang cerdas membimbing ke jalan yang benar, tapi kalau instruktur yang blunder seperti kejadian ini kita analogikan BAK BAJINGAN LENGER,” tegas dia.
Dengan demikian, tak ada bedanya antara KPU Lampung utara dengan Zionis. Mengapa begitu? Karena pimpinan KPU Lampung utara yang notabene harapkan publik dapat menjadi motor suksesor Proses Pilkada serentak 2024 justru malah memicu kekacauan publik, hal ini juga sama saja menjadikan kaki tangannya seperti PPS bahkan KPPS yang dibawah bersentuhan langsung dengan masyarakat akan terjadi silang sengkarut penyelenggaraan tentu efeknya akan chaos (kacau).
Padahal kita tahu bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Utara tidak tanggung-tanggung mendukung Lembaga diisi oknum alias para oknum ‘keblinger’ oleh petingginya ini, yakni 40 an miliar rupiah. Publik berharap dengan kocek yang fantastis tersebut adanya kemajuan signifikan proses penyelenggaraan pilkada, namun sayang hasilnya sungguh mengecewakan.
“KPU sepertinya ingin main culas terhadap pihak keamanan maupun APH, seluruh instrumen dijalankan sebelum pilkada agar pilkada berjalan sukses dan damai, ini malah petinggi KPU menentang APH yang sudah susah payah menghimbau masyarakat agar berjalan damai kalau begini artinya sia-sia kerja APH justru membuat chaos di masyarakat. Parahnya lagi, banyak aspirasi dari masyarakat yang mengadukan mereka diminta kerja maksimum namun dengan hal ini malah kinerja dan pikiran atasannya malah yang blunder maka makin jelas ini ada dugaan pelanggaran administrasi oleh kpu yang harus ditindak lanjuti oleh bawaslu,
GMBI Distrik Lampung Utara akan berkomitmen terus mengawal permasalahan ini saya minta bawaslu bekerja dengan sigap dan lebih peka atas dugaan pelanggaran administrasi oleh kpu lampung utara dan kami meminta kepada APH untuk mengusut tuntas atas dugaan kekacauan yang terjadi ini dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya Karena kita harus iba terhadap KPPS atau kaki tangan KPU yang dianggap sapi perah oleh atasannya sendiri. Jika kekacauan ini tidak diatasi terhadap pihak yang bertugas maka jangan salahkan GMBI akan turun kejalan.
Harapannya, kedepan hal-hal yang menghambat begini segera segara dibumihanguskan, agar proses penyelenggaraan Pilkada berjalan sukses dan damai. (Rma)